Yogyakarta

Wujudkan KEK Wisata, Pemprov DIY Gandeng Investor Masuk

Pihak Bappeda DIY memastikan perencanaan untuk KEK pariwisata masih dalam proses untuk memenuhi persyaratan.

Wujudkan KEK Wisata, Pemprov DIY Gandeng Investor Masuk
Ist
Logo Pemda DIY 

TRIBUNJOGJA.COM - Pihak Bappeda DIY memastikan perencanaan untuk KEK pariwisata masih dalam proses untuk memenuhi persyaratan.

Proses untuk perencanaan KEK ini diperkirakan akan selesai pada tahun 2020 mendatang.

“Jika semua sudah terpenuhi, maka investor bisa segera masuk,” Jelas Kepala Bappeda DIY, Budi Wibowo pada Tribunjogja.com, baru-baru ini.

Lemari Lila Padukan Kain Batik dan Desain Kasual

Beberapa dokumen yang akan diselesaikan sejumlah persoalan seperti studi kelayakan dan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal).

Beberapa investor yang mulai melamar untuk pengembangan KEK ini pun masih berorientasi pada master plan dan beberapa teknis lainnya.

“Sudah banyak investor lokal dan asing yang mendaftar masuk untuk pengembangan KEK wisata. Mereka (investor) mau bangun di Bantul. Kami minta sabar sambil menunggu proses, kalau KEK wisata jadi silakan masuk karena untuk mengembangkan wisata-wisata,” paparnya.

Perlunya investor dalam pengembangan KEK ini, ujar Budi karena APBD yang dimiliki hanya berkisar di angka 16,08 persen dan diperkirakan tidak akan cukup untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi.

Hal ini berlaku juga untuk pengembangan aerotropolis kawasan bandara YIA.

Ini Tantangan Pemprov DIY dalam Wujudkan KEK Wisata

“Mana mungkin APBD atau Danais kuat untuk membiayai,” paparnya.

Aggota DPRD DIY asal Gunungkidul,  Slamet menjelaskan, pelibatan investor ini mengingat kebutuhan anggaran yang besar yang tak mungkin semua dibebankan APBD.

Namun, Pemda DIY perlu menyusun regulasi untuk paying hukum investor.

Untuk pembebasan lahan di kelok 18 pun harus dilaksanakan secara prosedur yang ada.

Dia pun mengharapkan tidak ada yang dirugikan dalam proses ganti rugi tanah tersebut.

Baik sisi pemerintah maupun sisi warga.

“Kami sangat berharap untuk bisa dilaksanakan dengan tertib semuanya. Untuk lahan pun dari sisi asal usul tanahnya harus jelas serta ganti rugi yang sesuai. Harus melibatkan appraisal agar jangan sampai ada yang dirugikan baik pemerintah atau warga,” jelasnya. (*)

Penulis: ais
Editor: Gaya Lufityanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved