Kota Magelang

Lakukan Pelanggaran, Tujuh ASN di Pemkot Magelang Dikenakan Sanksi

BKPP sendiri melakukan evaluasi dan hasilnya, format berita acara yang dibuat oleh masing-masing OPD masih belum sesuai dengan kaidah yang ditentukan.

Lakukan Pelanggaran, Tujuh ASN di Pemkot Magelang Dikenakan Sanksi
istimewa
Bimbingan Teknis (Bimtek) Pembinaan Disiplin PNS Pemkot Magelang 2019, oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Magelang, di Hotel Puri Asri Magelang, Selasa (16/7/2019) 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Rendika Ferri K

TRIBUNJOGJA.COM, MAGELANG - Sebanyak tujuh Aparatur Sipil Negara/ASN/PNS di lingkungan Pemerintah Kota Magelang dijatuhi sanksi.

Mereka terbukti telah melakukan pelanggaran disiplin pada tahun 2018 lalu.

"Kanmi telah menindak tujuh Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin, pada 2018 lalu. Dari tujuh tersebut, tiga orang dijatuhi sanksi ringan dan empat orang dikenakan sanksi berat," kata Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Magelang, Aris Wicaksana, di Bimbingan Teknis (Bimtek) Pembinaan Disiplin PNS Pemkot Magelang 2019, di Hotel Puri Asri Magelang, Selasa (16/7/2019).

DPRD Manokwari Belajar Pengawasan Peredaran Miras ke Pemkot Magelang

Lanjutnya, tiga PNS melakukan pelanggaran disiplin kategori ringan diberi teguran lisan, teguran tertulis dan membuat pernyataan tidak puas secara tertulis.

Mereka diberikan pembinaan, juga kelonggaran waktu untuk membuktikan.

Empat PNS yang diberikan sanksi berat, mendapat penundaan kenaikan pangkat selama setahun, penurunan atau pelepasan jabatan serta diberhentikan secara hormat tanpa pemberitahunan sebelumnya.

Alasannya, para oknum PNS telah meninggalkan pekerjaan tanpa keterangan yang jelas, selama 46 hari kerja.

"Untuk yang mendapat sanksi ringan, kalau ternyata yang bersangkutan tidak masuk kerja karena sakit bisa dievaluasi lagi. Kalau yang sanksi berat, mereka kebanyakan meninggalkan pekerjaan tanpa keterangan jelas," kata Aris.

Pemkot Magelang Tangani Enam Kasus Kekerasan Seksual, Satu Masuk Proses Hukum

Bukan hanya di tahun 2018 lalu saja, tahun 2019 ini ada juga beberapa PNS yang terindikasi melakukan pelanggaran displin PNS sesuai Peraturan Pemerintah (PP) nomor 53 tahun 2010. Atas ini, BKPP tengah mengumpulkan bukti-bukti.

Halaman
12
Penulis: rfk
Editor: Ari Nugroho
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved