Yogyakarta

Gubernur DIY : Butuh Waktu untuk Selesaikan Gini Ratio

Penyelesaian gini ratio harus dibarengi dengan kesadaran para pelaku usaha dalam memberikan upah yang layak bagi pekerjanya.

Gubernur DIY : Butuh Waktu untuk Selesaikan Gini Ratio
TRIBUNJOGJA.COM / Agung Ismiyanto
Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X 

TRIBUNJOGJA.COM - Untuk menyelesaikan angka ketimpangan sosial di DIY, menurut Sultan HB X, butuh waktu.

Hal ini juga harus dibarengi dengan kesadaran para pelaku usaha dalam memberikan upah yang layak bagi pekerjanya.

“Persoalannya pendidikan tinggi, tetapi ruang untuk mendapatkan nilai nominal lebih tinggi ada tidak. Karena, masalah pemberian gaji antara non pegawai rendah, informal dan formal mempengaruhi rasio gini,” ujarnya pada Tribunjogja.com.

Lemari Lila Padukan Kain Batik dan Desain Kasual

Penataan objek wisata yang berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi, ujar Sultan, juga belum menjamin penyelesaian masalah ketimpangan ini.

Misalnya, penataan Pantai Baron, Kukup di Gunungkidul hingga mendatangkan banyak kunjungan wisatawan apakah juga meningkatkan pendapatan pelayan PKL-nya.

“Kalau sama saja (penghasilannya), rasio gini masih ada dan makin tinggi. Tidak mudah, menstabilkan pertumbuhan berpendapatan tinggi dan korelasinya akan lebih baik. Perlu waktu dan kemauan. Pendidikan 12 tahun juga sangat baik dan membuat tidak ada lulusan SD kerja di sini,” jelasnya.

Kepala BPS DIY, Johanes De Britto Priyono mengatakan, berdasarkan kriteria Bank Dunia, tingkat ketimpangan di DI Yogyakarta berada pada kategori ketimpangan sedang.

Gini Ratio Masih Tinggi di Yogyakarta

Hal tersebut tercermin dari persentase pengeluaran kelompok 40 persen penduduk terbawah yang besarnya mencapai 15,36 persen.

Namun demikian, angka gini ratio di perdesaan maupun di perkotaan DI Yogyakarta lebih tinggi jika dibandingkan dengan Gini Ratio di perdesaan dan perkotaan pada tingkat nasional.

"Angka gini ratio pada tingkat nasional yang menunjukkan adanya penurunan untuk periode September 2018 - Maret 2019 tidak diikuti dengan penurunan di DIY untuk periode yang sama," katanya.

Di sisi lain, BPS DIY juga melaporkan bahwa angka kemiskinan mengalami penurunan sebesar 1,78 ribu orang dibandingkan dengan kondisi September 2018, yang jumlahnya mencapai 450,25 ribu orang.

Hingga Maret 2019, jumlah penduduk miskin di DI Yogyakarta ada sebanyak 448,47 ribu orang atau 11,70 persen terhadap total penduduknya. (*)

Penulis: ais
Editor: Gaya Lufityanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved