Yogyakarta

ORI Datangi UGM Terkait Laporan Pemotongan PPb 21 di Lingkungan UGM

Jaka Susila, Perwakilan ORI Perwakilan DIY menyampaikan jika tujuan dari kedatangan ORI ke Rektorat UGM atas dasar ada laporan yang disampaikan ke ORI

ORI Datangi UGM Terkait Laporan Pemotongan PPb 21 di Lingkungan UGM
Istimewa
Jaka Susila, Perwakilan ORI DIY yang ditemui seusai pertemuan dengan pihak Rektorat UGM pada Senin (15/7) 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Dengan adanya laporan mengenai dasar pemberlakuan dan pengklasifikasian jenis penghasilan dan pemotongan PPh 21 di lingkungan kepegawaian UGM, pada Senin (15/7/2019) Ombudsman RI (ORI) Perwakilan DIY mendatangi pihak Rektorat UGM untuk melakukan klarifikasi.

Jaka Susila, Perwakilan ORI Perwakilan DIY menyampaikan jika tujuan dari kedatangan ORI ke Rektorat UGM atas dasar ada laporan yang disampaikan ke ORI sejak April lalu dengan nama pelapor yang dirahasiakan.

Pendaftaran PPDB via www.ppdbjatim.net Dibuka, Demo Wali Murid dan Masukan Ombudsman

"Ini dalam pengumpulan data informasi. Dari data klarifikasi tim UGM akan kita buat kesimpulan akhir. Kami harus melihat juga dari aspek regulasi. Kebetulan kami besok juga ke konfirmasi ke kantor pajak yang ada di Sleman," ungkapnya.

Sementara itu, sebelumnya sebanyak 108 dosen di UGM membuat Mosi Tidak Percaya kepada Wakil Rektor (WR) Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sistem Informasi (PKSI) UGM dan kepada Direktur Keuangan UGM.

Mosi tidak percaya tersebut disampaikan dikarenakan WR Bidang PKSI UGM dan Direktur Keuangan UGM tidak memiliki sense of awareness dan sense of responsibility serta bersikap abai terhadap tugasnya.

Tak Lolos di Jalur UTUL UGM, Masih Ada Kesempatan Daftar di SV UGM Jalur Nilai UTUL

Sigit Riyanto, Juru Bicara Dosen yang mengajukan mosi menyampaikan, UGM membuat satu kebijakan tentang sistem perpotongan perpajakan, yang mana hal tersebut disampaikan ke dosen dengan dimuat dalam laman sistem informasi ke-SDM-an UGM. 

Menurutnya, informasi tentang kebijakan maupun instrumen pendukung yang menjadi dasar pemotong tersebut menimbulkan keresahan.

"Keresahannya adalah satu bapak ibu dosen ingin membayar kewajibannya sebagai wajib pajak tapi sistem pemotongan maupun kebijakan tidak menunjukkan bahwa yang dilakukan sesuai peraturan," ungkapnya.

Akademisi UGM Desak DPR Tunda Pengesahan RUU Pertanahan

Selain itu, juga terdapat inkonsistensi, baik di dalam sistem pemotongannya atau informasi yang disampaikan misalnya antara bulan Januari sampai Mei tidak ada pemotongan pajak, namun secara tiba-tiba bulan Juni terdapat pemotongan yang sangat tinggi.

"Ada sampai 68 persen dan yang lain-lain. Ini kan tadi kebijakan tidak sesuai dengan peraturan. Lalu tidak ada sosialisasi yang disampaikan ke bapak ibu dosen maupun tenaga pendidikan yang lain. Selama itu ada persetujuan dan sosialiasai, saya kira tidak ada masalah," ungkapnya.

Halaman
12
Penulis: Siti Umaiyah
Editor: Ari Nugroho
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved