Yogyakarta

Vice President Kongres Advokat Indonesia Sebut Masyarakat Desa Rawan Termarjinalkan Hukum

Masih banyaknya masalah hukum yang menjerat masyarakat desa lantaran tak ada pendampingan hukum serta edukasi ke mereka yang masih minim.

Vice President Kongres Advokat Indonesia Sebut Masyarakat Desa Rawan Termarjinalkan Hukum
TRIBUNJOGJA.COM / Wahyu Setiawan
Aprillia Supaliyanto (tengah) Vice President Kongres Advokat Indonesia (KAI) saat berfoto bersama jajaran pengurus KAI DPD DIY di Hotel Grand Sarilla Yogyakarta, Sabtu (13/7/2019). 

TRIBUNJOGJA.COM, SLEMAN - Masyarakat pedesaan masih memiliki potensi menjadi korban hukum.

Ketidakpahaman mereka terhadap hukum membuat mereka termarjinalkan secara pelayanan hukum.

Aprillia Supaliyanto selaku Vice President Kongres Advokat Indonesia (KAI) menyebut hal tersebut tak boleh terus terjadi.

"Jangan sampai mereka (masyarakat desa) menjadi korban hukum yang tajam ke bawah tumpul ke atas, semua sama di mata hukum," katanya kepada TribunJogja.com di sela Musda KAI DPD DIY di Hotel Grand Sarilla Yogyakarta, Sabtu (13/7/2019).

Lemari Lila Padukan Kain Batik dan Desain Kasual

Potensi semakin terbuka lebar tatkala pemerintah meluncurkan program dana desa.

Ketidakpahaman aparatur desa terkait prosedur hukum terlebih soal dana yang berlaku bukan tak mungkin mereka menjadi korban.

"Terkait dana desa Rp 1 miliar, kalau tidak disikapi dengan baik orang desa bisa jadi korban hukum karena ketidaktahuan mereka soal masalah hukum. Kita (advokat) harus bisa memberi pendampingan kepada masyarakat soal hukum khususnya prosedural-proseduralnya," tambahnya.

Lebih dari itu, pihaknya menilai saat ini masih banyak masalah hukum yang menjerat masyarakat desa lantaran tak ada pendampingan hukum serta edukasi ke mereka yang masih minim.

Musda Kongres Advokat Indonesia DPD DIY, Pilih Ketua Umum Baru

Padahal, lanjut Apri, masyarakat desa memiliki potensi bersinggungan dengan hukum lebih besar.

Satu di antara yang ia contohkan adalah soal legalitas tanah, banyak masyarakat yang belum memiliki sertifikat tanah resmi.

Halaman
12
Penulis: Wahyu Setiawan Nugroho
Editor: Gaya Lufityanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved