Oknum PPK Depok Dinyatakan Bersalah atas Kasus Pergeseran Suara

Majelis hakim menjatuhkan hukuman penjara empat bulan dengan masa percobaan delapan bulan dan denda Rp5 juta subsider tiga bulan

Oknum PPK Depok Dinyatakan Bersalah atas Kasus Pergeseran Suara
net
sidang hakim_1706 

TRIBUNJOGJA.COM, SLEMAN - Terdakwa dari kasus perpindahan suara PPP yang merupakan seorang anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Depok, Anita Ratna Dewi, diputuskan bersalah oleh Pengadilan Negeri (PN) Sleman pada sidang putusan akhir pekan ini.

Majelis hakim menjatuhkan hukuman penjara empat bulan dengan masa percobaan delapan bulan dan denda Rp5 juta subsider tiga bulan.

Vonis tersebut lebih tinggi dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU), sebelumnya Anita dituntut tiga bulan penjara dengan masa percobaan enam bulan dan denda Rp5 juta subsider tiga bulan.

Ketua Majelis Hakim, Suparna, mengatakan terdakwa Anita Ratna Dewi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dalam perkara ini.

Anita melangggar Pasal 551 UU No 7/2017 tentang Pemilu, yang menyebutkan Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Ihbupaten/Kota, PPK, dan/atau PPS yang karena kesengajaannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara

Majelis hakim mengatakan, dalam perkara ini hal yang memberatkan adalah bahwa Anita selaku PPK yang seharusnya netral dan memberi panutan, tapi justru melalukan tindakna yang melanggar hukum.

Namun demikian, hal yang meringankan adalah setelah adanya kasus ini, telah dilakukan perbaikan dan tidak ada lagi pihak yang dirugika.

Menanggapi putsan tersebut, JPU Hanifah mengatakan pihaknya akan berpikir dahulu untuk melakukan tindakan selanjutnya.

Adapun selama persidangan, terdakwa Anita tidak pernah hadir.

Terkait jalannya sidang yang dilakukan secara in absentia, hal ini sudah sesuai dengan Perma No.1/2018 Pasal 3 ayat 3, tentang tata cara penyelesaian tindak pidana pemilu dan Pasal 482 ayat 1 Undang-Undang No.7/2017 tentang pemilu, dimana untuk perkara pemilu terdakwa dapat diperiksa atau diadili tanpa kehadiran terdakwa dalam persidangan

"Kami menerima berkas dari penyidik yang sudah melakukan upaya pemanggilan, penggeledahan dan diterbitkan DPO. Nantinya, pemberitaan hasil sidang itu kewenangan pengadilan," paparnya. (*)

Penulis: nto
Editor: ton
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved