Yogyakarta

Musda Kongres Advokat Indonesia DPD DIY, Pilih Ketua Umum Baru

Dalam Musda tersebut nantinya akan dipilih pengurus harian KAI DPD DIY untuk lima tahun mendatang periode tahun 2019 hingga 2024.

Musda Kongres Advokat Indonesia DPD DIY, Pilih Ketua Umum Baru
TRIBUNJOGJA.COM / Wahyu Setiawan
Jajaran pengurus pusat dan DPD DIY, Kongres Advokat Indonesia (KAI) berfoto bersama jelang Musyawarah Daerah (Musda) di Hotel Grand Sarilla Yogyakarta, Sabtu (13/7/2019). 

TRIBUNJOGJA.COM, SLEMAN - Kongres Advokat Indonesia (KAI) DPD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menggelar Musyawarah Daerah di Hotel Grand Sarilla Yogyakarta, Sabtu (13/7/2019).

Dalam Musda tersebut nantinya akan dipilih pengurus harian KAI DPD DIY untuk lima tahun mendatang periode tahun 2019 hingga 2024.

Termasuk ketua umum, wakil ketua umum, sekretaris dan bendahara.

Aprillia Supaliyanto Vice President KAI menyebut, Musda ini digelar sejatinya merupakan amanah anggaran dasar dan rumah tangga asosiasi yang mewadahi profesi advokat tersebut.

Lemari Lila Padukan Kain Batik dan Desain Kasual

Selain itu juga sekaligus menjadi momentum regenerasi.

"Kepengurusan KAI DIY telah habis selanjutnya harus ditentukan dalam forum yang bersifat konstitusional yakni bernama Musda. Musda yang diadakan oleh anggota KAI Yogya, agendanya untuk memilih secara demokratis pengurus lima tahun ke depan," katanya kepada TribunJogja.com, Sabtu (13/7/2019).

Apri berharap pengurus harian kedepan mampu membawa amanah AD/ART yang telah disepakati oleh organisasi serta mampu membawa profesi advokat di Yogyakarta semakin berperan kepada masyarakat luas.

"Pengurus KAI DIY kedepan kami harapkan mampu, tak hanya menyelenggarakan roda organisasi tapi juga merespon dinamika hukum yang berkembang di masyarakat," tambahnya.

Apri menambahkan, sebagai seorang advokat, melalui roda organisasi harus mampu menjawab persoalan hukum yang saat ini dihadapi masyarakat.

"Persoalan bangsa dan masyarakat yang bersangkutan dengan hukum, organisasi ini harus siap menjadi garda terdepan," tegasnya.

Rasio Advokat dan Penduduk Tak Seimbang, Masyarakat Rawan Kehilangan Hak Keadilan Hukum

Dalam Musda kali ini ada tiga nama kandidat yang berpeluang menjadi ketua umum, di antaranya Rudianti Aschari, SH ; Hamza Akhlis Mukhidin, S Sn,SH,MH ; dan Andika AFS, SH.

Hamza Akhlis Mukhidin, kandidat Ketua Umum KAI DIY membeberkanbahwa dirinya siap membawa amanah jika terpilih.

Satu di antara program yang ingin diterapkan yakni menjalankan aturan dan rekomendasi dari pusat dan diterapkan ke daerah.

"Mengacu pada kepentingan DPP, bahwa saat ini desa perlu pendampingan maka masyarakat desa memiliki potensi untuk menjadi objek korban hukum terlebih saat ini pemerintah gencar dengan dana desa, ini yang harus kita perhatikan sungguh, selain itu di pedesaan masih rawan persoalan legalitas tanah, kita akan coba dampingi," tegasnya.

Secara konkrit dirinya dan organisasi merencanakan adanya posko bantuan hukum di tingkat kecamatan yang akan memberikan layanan hingga tingkat di bawahnya. (*) 

Penulis: Wahyu Setiawan Nugroho
Editor: Gaya Lufityanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved