Yogyakarta

Pemprov Dukung Raperda Inisiatif Pengelolaan Sumber Daya Air

Pihaknya juga memberikan masukan dan sarana agar ditindaklanjuti dalam draft raperda yang dibahas mendatang agar lebih implementatif.

Pemprov Dukung Raperda Inisiatif Pengelolaan Sumber Daya Air
TRIBUNJOGJA.COM / Suluh Pamungkas
ilustrasi 

TRIBUNJGJA.COM, YOGYA - Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam X yang membacakan pendapat dari Gubernur DIY atas Raperda Pengelolaan Sumber Daya Air ini menegaskan dukungan akan inisiatif DPRD dalam menyusun aturan ini.

Namun diantaranya, Gubernur juga memberikan beberapa catatan di usulan Raperda ini.

“Kami pada prinsipnya mendukung inisiatif DPRD dalam menyusun Raperda tentang pengelolaan sumber daya air ini. Banyak hal telah dituangkan dalam draft yang antara lain mengatur perencanaan, konservasi, pendayagunaan, pengendalian daya rusak air, pengelolaan air tanah, sistem informasi sumber daya air, peran serta masyarakat, sistem koordinasi dan kerjasama, pendanaan, perizinan dan pengawasan,” ujar Paduka Paku Alam dalam Rapat Praipurna tentang Raperda Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pengembangan Batik Jogja di DPRD DIY, Jumat (12/7/2019).

Dewan Usulkan Raperda Pengelolaan Sumber Daya Air di DIY

Wagub menambahkan, sebenarnya Pemda juga telah melakukan banyak hal yang diwujudkan dengan program kegiatan pada perangkat desa yang terkait.

Pada kesempatan itu, Wagub juga menjelaskan, Pemda DIY telah memiliki sejumlah regulasi yang berkaitan dengan air.

Diantaranya Peraturan Daerah (perda) Nomor 6 Tahun 2010 tentang Irigasi dan Perda Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah.

“Yang terbaru, Perda Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai,” jelasnya.

Sumber Air Asin di Dusun Pablengan, Ungkap Jejak Nyata Laut Purba 2,4 Juta Tahun Lalu di Sangiran

Pihaknya juga memberikan masukan dan sarana agar ditindaklanjuti dalam draft raperda yang dibahas mendatang agar lebih implementatif.

Beberapa masukan dan pertanyaan ini diantaranya mengenai pemberian insentif bagi pelaku penghemat air dan disinsentif bagi pelaku boros air.

“Bagaimana pemerintah dapat menilai suatu pihak boros atau penghemat air?batasan atau ukuran untuk menilainya bagaimana?,” urainya.

Beberapa masukan lain diantaranya adalah penyesuaian kembali review RTRW DIY mengenai penyebutan bentang karst.

Hal ini mengingat masih adanya kecamatan dalam kawasan bentang alam karst yang tidak dimasukkan dalam draft Raperda. (TRIBUNJOGJA.COM)

Penulis: ais
Editor: Ari Nugroho
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved