Sleman

Selama Empat Tahun, 31 Toko Modern di Sleman Ditutup

Kepala Disperindag Kabupaten Sleman, Tri Endah Yitnani, mengatakan saat ini, ada 203 toko modern berjejaring yang ada di wilayah Sleman.

Selama Empat Tahun, 31 Toko Modern di Sleman Ditutup
net
ilustrasi 

TRIBUNJOGJA.COM, SLEMAN - Masih ditemukan toko modern yang telah dilakukan penyegelan di Sleman nekat membuka kembali tokonya.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Sleman sampai menutup toko modern tersebut beberapa kali.

Kepala Disperindag Kabupaten Sleman, Tri Endah Yitnani, mengatakan saat ini, ada 203 toko modern berjejaring yang ada di wilayah Sleman.

Ratusan Kilogram Beras Tak Miliki Izin Edar Dijual Bebas di Toko Modern

Dan selama empat tahun terakhir, Pemkab Sleman telah menutup 31 toko modern berjejaring yang melanggar Perda No.18/2012 tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

"Belum semuanya memiliki kelengkapan izin. Dalam empat tahun ini ada 31 toko modern berjejaring yang ditutup operasionalnya," bebernya.

Bahkan pihaknya juga sempat menemukan toko modern yang nekat buka setelah sebelumnya disegel.

Endah mengatakan, saat ini Raperda Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sedang dalam tahap evaluasi akhir oleh Gubernur.

Proses selanjutnya adalah mendapat nomor registrasi dan mensahkan Raperda.

Forpi Sebut Jumlah Toko Moderen di Kota Yogyakarta Sudah Melebihi Batas

"Melalui aturan baru tersebut, kami lihat lagi, mana toko modern yang masih bisa ditolerir, mana yang tidak," urainya.

Ia pun juga akan meninjau lagi toko modern yang belum memiliki izin setelah Raperda disahkan.

Sementara itu, dikonfirmasi secara terpisah, anggota Forum Pemantau Independen (Forpi) Sleman, Hempri Suyatna terus mendorong Raperda tersebut segera disahkan

"Menurut hemat saya harus segera dipercepat. Jangan sampai menunggu hingga pergantian anggota dewan," ujarnya.

Toko Modern Berjejaring Harus Menggandeng UMKM

Ia menilai, beberapa substansi harus segera diperbaiki sesuai rekomendasi Gubernur.

Dan hal penting lainya adalah, setelah perda disahkan perlu segera ditindaklanjuti dengan perbup, sebagai aturan teknis perda. Selain itu masyarakat juga perlu tahu melalui sosialiasi.

Ia juga menekankan, jika raperda tersebut disahkan, maka harus dilakukan pengawasan agar dapat memberi perlindungan kepada pedagang pasar tradisional.

"Saya lihat ada beberapa toko modern yang melanggar aturan. Persoalan selama ini kan penegakan regulasi yang kadangkala lemah. Jadi pengawasan juga dilakukan dengan bagus," tutupnya.(TRIBUNJOGJA.COM)

Penulis: nto
Editor: Ari Nugroho
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved