Jawa

PPDB SMA, Ada Wilayah Tak Miliki Sekolah, Sekda Jateng: Perlu Pembangunan Sekolah

Sistem zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang SMA untuk tahun ajaran 2019/2020 tidak diimbangi dengan jumlah sekolah yang merata.

PPDB SMA, Ada Wilayah Tak Miliki Sekolah, Sekda Jateng: Perlu Pembangunan Sekolah
Istimewa
Sekretaris Daerah Jawa Tengah, Sri Puryono, saat diwawancarai wartawan, Jumat (5/7/2019) kemarin di acara pembukaan Magelang Open Taekwondo Championship - Piala Walikota ke-7 di Akmil Magelang. 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Rendika Ferri K

TRIBUNJOGJA.COM, MAGELANG - Sistem zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang SMA untuk tahun ajaran 2019/2020 tidak diimbangi dengan jumlah sekolah yang merata.

Beberapa daerah di Jawa Tengah seperti di Solo dan Kabupaten Magelang, ada sejumlah kecamatan di sana yang tidak memiliki sekolah negeri, menyebabkan anak kesulitan mendapatkan sekolah.

"Yang menjadi masukan adalah beberapa wilayah yang tidak memiliki sekolah/SMA. Seperti Solo, Kecamatan Laweyan. Di Magelang juga ada, Kaliangkrik, Kajoran tidak punya, jadi mau sekolah di mana. Harus ada sekolah," ujar Sekretaris Daerah Jawa Tengah, Sri Puryono, Jumat (5/7/2019) kemarin di acara pembukaan Magelang Open Taekwondo Championship - Piala Walikota ke-7 di Akmil Magelang.

Dua Permasalahan PPDB Ini Jadi Sorotan Disdikpora Gunungkidul

Dikatakannya untuk pemerataan kualitas, pemerataan guru, pemerataan murid, sarana dan sdm harus dipenuhi, juga mesti ada pembangunan sekolah.

"Di Kecamatan laweyan di situ itu tidak ada sekolah negeri, sehingga perlu penanganan tersendiri. Kemarin sudah kita bicarakan,dengan teman-teman Dikbud, tolonglah menjadi masukan, jangan sampai aturan itu menjadi menyulitkan para peserta didik," ujarnya.

Solusi yang cocok menurutnya adalah dengan pembangunan sekolah lengkap dengan sumber daya manusia, sarana prasarana, dan guru.

ORI Perwakilan DIY Minta Disdik Sleman Lakukan Evaluasi Terkait PPDB

"Kita harus bangunkan di sana, prasarana dan gurunya, jangan sampai anak-anak yang berkemampuan bagus tidak mendapatkan sekolah yang bagus, termasuk kualitas pelayanan," katanya.

Soal surat keterangan domisili yang dicoret, Sri Puryono mengatakan, pihaknya akan bertindak tegas, dan mencoret SKD yang palsu.

Ia mengatakan SKD harus sesuai dengan domisili dari yang bersangkutan, dibuktikan dengan Kartu Keluarga.

"SKD harus benar-benar bersangkutan menetap di satu tempat, sesuai KK. Jangan sampai terulang SKTM, tidak boleh. Kalau terbukti (palsu) kita coret, keluarkan, kita tegas, kalau main-main kita keluarkan," pungkasnya.(TRIBUNJOGJA.COM)

Penulis: rfk
Editor: Ari Nugroho
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved