Kulon Progo

Rapur Pemberhentian Bupati Hasto Digelar Senin Depan

Hal itu menyusul telah dilantiknya hasto sebagai Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

Rapur Pemberhentian Bupati Hasto Digelar Senin Depan
TRIBUNJOGJA.COM / Suluh Pamungkas
Berita Kulonprogo 

TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Rapat paripurna (rapur) segera digelar Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dan DPRD setempat, Senin (8/7/2019) mendatang untuk pemberhentian Hasto Wardoyo dari jabatannya sebagai bupati.

Hal itu menyusul telah dilantiknya hasto sebagai Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

Sekretaris Daerah Kulon Progo, Astungkara mengatakan rapur digelar setelah diterimanya surat pengunduran diri Hasto sebagai Bupati, sehari setelah pelantikannya tersebut.

Surat itu langsung dilayangkan kepada legislator sebagai dasar dilaksanakannya rapat paripurna untuk pemberhentian Hasto.

Hal ini sebagaimana ketentuan dalam Undang-undang nomor 23/2014 yang diubah menjadi Undang-undang nomor 9/2015 tentang pemerintahan daerah yang melarang kepala daerah maupun wakilnya untuk rangkap jabatan,

Gubernur DIY Belum Terima Surat Pengunduran Diri Hasto Wardoyo

"Surat sudah dikirim ke DPRD dan rencana Senin ada paripurna untuk membahas hal tersebut (penghentian Hasto dari jabatan bupati),"jelas Astungkara, Jumat (5/7).

Dengan diberhentikannya Hasto, tampuk kepemimpinan tertinggi di Kulon Progo dipastikan bakal dipegang Wakil Bupati saat ini yakni Sutedjo.

Namun, sebagaimana diatur dalam UU tersebut, posisi Sutedjo sementara waktu masih tetap wakil Bupati sebagai pelaksana tugas-tugas harian Bupati.

Adapun secara legal formal, naiknya pendamping Hasto dalam dua kali Pilkada berturut-turut itu masih menunggu keputusan dari Kementerian Dalam Negeri.

"Kami menunggu keputusan Mendagri tentang pengunduran diri Pak Hasto,"kata Astungkara.

Hasto Wardoyo Dilantik Jadi Kepala BKKBN, Sutedjo Jabat Plt Bupati Kulon Progo

Ketua DPRD Kulon Progo, Akhid Nuryati mengatakan dalam rapur nanti akan diumumkan pemberhentian atau pengunduran diri Bupati dan setelah itu disusul rapat paripurna pengusulan Wakil Bupati untuk naik jabatan menjadi Bupati secara definitif.

Hasil rapat kemudian diajukan kepada Mendagri melalui Gubernur DIY.

"Posisi Wakil Bupati nanti diusulkan oleh Bupati definitif ke DPRD namun sebelumnya legislator akan membuat panitia khusus (pansus) untuk memproses mekanisme pengisian jabatannya,"kata Akhid.(TRIBUNJOGJA.COM)

Penulis: ing
Editor: Ari Nugroho
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved