Bantul

Rapat Pleno Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Bantul Ditunda

Ketua KPU Bantul Didik Joko Nugroho mengatakan pihaknya baru menerima surat tersebut Rabu kemarin pada pukul 22.20.

Rapat Pleno Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Bantul Ditunda
TRIBUNJOGJA.COM / Amalia Nurul F
KPU Bantul menunda rapat pleno terbuka penetapan kursi dan penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Bantul berdasar surat dinas KPU RI, Kamis (4/7/2019) sore di Hotel Grand Dafam Rohan, Banguntapan. 

TRIBUNJOGJA.COM, BANTUL - KPU Bantul menunda rapat pleno terbuka penetapan kursi dan penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Bantul berdasar surat dinas KPU RI yang diterima KPU Bantul pada Rabu (3/7/2019) malam.

Ketua KPU Bantul Didik Joko Nugroho mengatakan pihaknya baru menerima surat tersebut Rabu kemarin pada pukul 22.20.

Padahal, rapat pleno terbuka ini seharusnya dilangsungkan pada Kamis (4/7/2019) siang.

Sekitar 70 orang baik dari perwakilan partai politik, OPD, forkopimda, hingga organisasi masyarakat diundang dalam rapat pleno ini.

KPU Bantul Telah Evaluasi Pengamanan Pemilu Serentak

"Proses rapat pleno terbuka kami lakukan penundaan, dengan dasar surat dinas KPU RI nomor 986 yang baru kami terima tadi (Rabu) malam," ujarnya usai pengumuman penundaan rapat pleno, Kamis (4/7/2019) sore.

Lanjutnya, berdasar isi surat itu, penundaan dilakukan karena sampai Rabu kemarin, KPU RI belum menerima surat dari panitera mahkamah konstitusi (MK) berkaitan dengan daerah-daerah yang ada sengketa maupun daerah-daerah yang tidak ada sengketa pemilu.

"Dalam surat itu juga disampaikan kami nanti harus melakukan rapat pleno kembali pasca kami menerima surat dari KPU RI. Dan sampai hari ini kami belum menerima surat itu. Sehingga rapat pleno tadi tetap kita buka, dengan kami bacakan surat tadi dan secara resmi kami melakukan penundaan," jelas Didik.

KPU Bantul Masih Tunggu Ketetapan Pemkab Soal Anggaran Pilkada 2020

Meski di Bantul tak ada sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU), kata Didik, berita acara pleno KPU menjadi salah satu konsideran yang harus dilengkapi dengan surat dari panitera MK agar tak cacat proses.

"Itu kan harus mencantumkan surat dari panitera MK. Itu yang menjadi wajib. Kalau kita memaksa melakukan penetapan hari ini, nanti ada proses yang cacat hukum. Karena konsiderannya tidak lengkap, tidak ada surat dari panitera MK," paparnya.

Tidak ada keberatan yang disampaikan oleh perwakilan partai politik terkait penundaan tersebut.

"Kami buka ruang untuk menyampaikan keberatan, tapi tidak ada yang menyampaikan keberatan," ungkapnya.

"Kami memahamkan bahwa proses ini kami hanya melaksanakan saja yang diperintahkan KPU RI," pungkasnya.(TRIBUNJOGJA.COM)

Penulis: amg
Editor: Ari Nugroho
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved