Breaking News:

Sleman

KPU Sleman Evaluasi Tata Kerja Adhoc

KPU Kabupaten Sleman telah menyelenggarakan evaluasi pembentukan dan tata kerja badan penyelenggara adhoc Pemilu 2019 pada akhir pekan kemarin.

Penulis: Santo Ari | Editor: Gaya Lufityanti
TRIBUNJOGJA.COM / Alexander Ermando
Kantor KPU Sleman 

"Kita mendapatkan informasi evaluasi dari teman-teman PPK, penyediaan surat suara untuk DPTb itu penting. Selain itu proses rekapitulasi suara pileg dan pilpres juga menguras energi petugas," imbuhnya.

Satu di antara kasus menonjol saat rekapitulasi adalah bergesernya ribuan suara ke partai lain saat rekapitulasi tingkat kecamatan Depok.

Suara PKS pada Pemilu 2019 di DIY Meningkat

Atas hal ini pihaknya akan melakukan pembinaan ekstra, sosialisasi kode etik dan supervisi ke PPK dan PPS di pemilu ke depan.

Lebih lanjut terkait hasil Pemilu 2019, KPU Kabupaten Sleman masih menunggu surat dari Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ada atau tidaknya gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU).

"Dari informasi yang kita terima, memang Kabupaten Sleman tidak mendapat gugatan sejak akhir mei kemarin," tutupnya.

KPU Kabupaten Sleman akan melakukan penetapan calon anggota legislatif hasil pemilu 2019 setelah mendapat putusan dari MK terkait perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU).

"Secara normatif KPU Sleman akan menunggu surat dari MK terkait dengan daerah-daerah mana yang digugat atau tidak digugat PHPU untuk pemilu anggota DPRD," terangnya.

KPU Bantul Sampaikan Hasil Audit Dana Kampanye Peserta Pemilu 2019

Menurut dia, tidak ada partai politik (Parpol) yang mengajukan sengketa hasil pemilu legislatif 2019 ke MK terkait pemilu legislatif Kabupaten Sleman.

Kendati demikian, KPU Sleman tetap menunggu keputusan dari MK, berupa surat pemberitahuan tentang ada tidaknya gugatan ke MK.

"Setelah ini kami akan mengagendakan penetapan 50 anggota DPRD Sleman, maksimal tiga hari setelah menerima surat. Jadi untuk teknis persiapan kami masih menunggu surat dari MK tersebut,” paparnya.

Sesuai PKPU No.5/2019, caleg terpilih wajib melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dimiliki ke KPK.

Kemudian, tanda terima dari laporan diserahkan ke KPU.

"Kami belum meneriman salinan secara lengkap LHKPN dari caleg. Memang sesuai dengan PKPU No.5/2019 jika yang bersangkutan tidak menyerahkan maka yang tidak bisa dilantik,” tutupnya.(*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved