Gunungkidul

Anggota DPRD Gunungkidul yang Akan Akhiri Masa Jabatan Bakal Dapat Pesangon

Besaran yang diterima tiap anggota dewan berbeda. Alokasi anggaran sendiri sudah disesuaikan dengan aturan yang berlaku.

Anggota DPRD Gunungkidul yang Akan Akhiri Masa Jabatan Bakal Dapat Pesangon
TRIBUNJOGJA.COM / Suluh Pamungkas
Berita Gunungkidul 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Wisang Seto Pangaribowo

TRIBUNJOGJA.COM,GUNUNGKIDUL - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gunungkidul yang akan mengakhiri masa jabatannya akan mendapatkan uang pesangon.

Bendahara Kesekretariatan DPRD Kabupaten Gunungkidul, Suyono, mengatakan pihaknya menganggarkan sebanyak Rp 432.900.000 untuk para anggota dewan yang masa tugasnya selesai pada bulan Agustus mendatang.

Besaran yang diterima oleh tiap anggota dewan berbeda satu dengan yang lainnya, karena disesuaikan dengan jabatan masing-masing anggota.

Kampoeng Mataraman Olah Hasil Bumi Warga Jadi Berbagai Menu Menarik

"Seluruh anggota dewan akan mendapatkan uang jasa pengabdian, Sedangkan mereka yang di Pergantian Antar Waktu (PAW) juga telah disberikan disesuaikan dengan masa kerja yang bersangkutan," ucapnya pada Tribunjogja.com, Senin (1/7/2019).

Ia menjelaskan rincian anggaran meliputi jabatan ketua yang berhak mendapatkan pesangon enam kali uang representasi sebesar Rp2,1 juta.

Lalu Wakil ketua mendapatkan enam kali uang representasi sebesar Rp1,6 juta, dan untuk anggota mendapatkan enam kali uang representasi sebesar Rp1,5 juta.

“Nantinya tetap akan dipotong pajak sebesar 15 persen, pemberian pesangon merupakan hal yang wajib diberikan. Ada mekanisme dalam pemberian dan semua disesuaikan dengan aturan yang berlaku,” katanya.

Pemkab Siapkan Rp 432,9 Juta untuk Pesangon Anggota DPRD Gunungkidul

Sekretaris DPRD Gunungkidul, Agus Hartadi mengatakan, besaran yang diterima tiap anggota dewan berbeda.

Alokasi anggaran sendiri sudah disesuaikan dengan aturan yang berlaku.

"Setelah anggota dewan purna akan diberikan ke masing-masing anggota. Saat ini kami juga berkonsentrasi dalam menyiapkan proses pelantikan anggota dewan baru, satu diantaranya dengan melakukan koordinasi dengan Kemendagri untuk memastikan waktu pelantikan," ungkapnya.

Menurutnya koordinasi dilakukan untuk memastikan kembali jadwal pelantikan apakah nantinya dimajukan atau dimundurkan dari jadwal yang telah ditentukan. (*)

Penulis: Wisang Seto Pangaribowo
Editor: Gaya Lufityanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved