Nasional

Ketua Umum ICMI Kembali Suarakan GBHN

Pentingnya GBHN didasari atas proses pembangunan daerah yang saat ini kurang terpadu karena mempunya rencana dan tujuan masing-masing.

Ketua Umum ICMI Kembali Suarakan GBHN
TRIBUNJOGJA.COM / Susilo Wahid
Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Jimly Asshiddiqie usai menghadiri dialog Keistimewaan DIY bertajuk ‘Merajut Lagi Persatuan Berbangsa Berkehidupan Pancasila pasca Putusan MK’ di Gedung DPD DIY, Jl Kusumanegara 133, Timoho, Yogyakarta, Sabtu (29/6/2019). 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Jimly Asshiddiqie terus menyerukan ide agar Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) kembali dimunculkan.

Hal ini, demi terwujudnya sistem pembangunan yang saling terintegrasi dalam kurun waktu jangka panjang.

Penampilan Menawan Iriana di Antara Ibu Negara Anggota G-20

Hal tersebut diungkapkan Jimly usai menghadiri dialog Keistimewaan DIY bertajuk ‘Merajut Lagi Persatuan Berbangsa Berkehidupan Pancasila pasca Putusan MK’ sekaligus silaturahmi ICMI Korwil DIY bersama anggota parlemen lintas partai di Gedung DPD DIY, Jalan Kusumanegara 133, Timoho, Yogyakarta, Sabtu (29/6/2019).

Kampoeng Mataraman Olah Hasil Bumi Warga Jadi Berbagai Menu Menarik

“Keberadaan GBHN sebenarnya demi mengatasi kebutuhan perencanaan dalam pembangunan Indonesia yang terlalu kompleks, besar, dan rumit. Maka yang diperlukan bangsa ini adalah suatu plan ekonomi sebagai program jangka panjang agar antar sistem bisa saling terintegrasi,” kata Jimly kepada awak media.

Pentingnya GBHN ini menurut Jimly juga didasari atas proses pembangunan daerah yang saat ini kurang terpadu karena mempunya rencana dan tujuan masing-masing.

Terciptanya kondisi yang seperti ini semakin terhadi ketika kepala daerah dari masing-masing wilayah juga berasal dari latar belakang dan partai yang berbeda.

Dalam situasi yang seperti ini, maka GBHN bisa berfungsi sebagai pemandu arah kebijakan dari masing-masing daerah tersebut.

Gubernur DIY Minta Masyarakat Tak Perlu Lagi Berobat ke Luar Negeri

Arahnya, demi mengatasi masalah umum (common issues) jadi bukan menyangkut kelompok melainkan menjadi kepentingan nasional termasuk kepentian seluruh partai di Indonesia.

“Di sini posisi DPD (Dewan Perwakilan Daerah) sebagai pihak yang bisa memprakarsai proses pengembalian GBHN sangat penting. Karena DPD mempunyai peranan ketika ada perbaikan sistem ketatanegaraan misal melalui perubahan UUD 1945 jika kemudian ada ide mengembalikan GBHN,” kata Jimly.

Halaman
12
Penulis: sus
Editor: Gaya Lufityanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved