Sri Sultan HB X Sebut masalah SE Kewajiban Pemakaian Busana Muslim di SDN Karangtengah Sudah Selesai

Sri Sultan juga menegaskan jika SE yang kemudian viral ini berawal dari kesengajaan bukan kekeliruan pihak sekolah.

Sri Sultan HB X Sebut masalah SE Kewajiban Pemakaian Busana Muslim di SDN Karangtengah Sudah Selesai
TRIBUNJOGJA.COM / Agung Ismiyanto
Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X, meminta masyarakat tidak gaduh lagi dengan Surat Edaran (SE) terkait pemakaian seragam muslim di SD Negeri III, Karangtengah, Wonosari.

Sri Sultan juga menegaskan jika SE yang kemudian viral ini berawal dari kesengajaan bukan kekeliruan pihak sekolah.

"Ini kan kesengajaan dari awal (penerbitan SE), bukan kekeliruan, " jelas Sri Sultan HB X di Kepatihan, Kamis (27/6/2019).

Sultan menjelaskan, sebenarnya persoalan ini sudah selesai.

Dimungkinkan ada pertemuan antara Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) dengan seluruh Kepala Sekolah (Kepsek) seluruh Gunungkidul.

"Sudah selesai jangan jadi isu lagi, " jelasnya.

Disinggung perlunya ahli bahasa untuk memberikan penataran pada guru-guru, Sultan menyebut tidak perlu. Dia menilai para guru dan kepala sekolah sudah memahami bahasa.

"Tidak perlu (ahli bahasa) untuk apa? Memangnya guru buta huruf," katanya.

Perlu diketahui setelag menuai kontroversi SE Kepala Sekolah yang ditandatangani pada tanggal 18 Juni 2019 sempat direvisi pada tanggal 24 Juni 2019 akhirnya resmi dicabut pada tanggal 26 Juni 2019. Pencabutan surat edaran ditandatangani Kepala Sekolah Puji Astuti 26 Juni 2019.

Ketua Komisi A DPRD DIY dari Fraksi PDI Perjuangan Eko Suwanto menjelaskan,  Komisi A telah menggelar raker dengan Pemda dengan rekomendasi agar SE SDN Karangtengah III dicabut.

"Peristiwa ini penting untuk menjadi pelajaran kita bersama. Saya sudah bicara dengan kepala kesbangpol Pemda DIY, gerakan Sinau Pancasila akan terus digelorakan termasuk kerjasama dengan Disdikpora untuk peserta kepala sekolah dan guru," urainya.

Dia berharap agar Pemda memberikan pembekalan bagi kepala sekolah dan guru tentang nilai nilai Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika serta nilai Keistimewaan DIY. Termasuk pembekalan tentang pedoman pembuatan tata peraturan agar tidak keliru lagi.

"Kami yakini DIY akan menjadi pelopor Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika", tambahnya. (*)

Penulis: ais
Editor: ton
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved