Bantul

KPU Bantul Masih Tunggu Ketetapan Pemkab Soal Anggaran Pilkada 2020

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bantul masih menanti ketetapan dari pemerintah kabupaten Bantul soal anggaran penyelenggaraan pemilihan kepala d

KPU Bantul Masih Tunggu Ketetapan Pemkab Soal Anggaran Pilkada 2020
TRIBUNJOGJA.COM / Amalia Nurul F
Ketua KPU Bantul, Didik Joko Nugroho 

TRIBUNJOGJA.COM, BANTUL - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bantul masih menanti ketetapan dari pemerintah kabupaten Bantul soal anggaran penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) 2020 mendatang.

Sebelumnya KPU Bantul telah mengajukan anggaran sebesar Rp29,5 miliar untuk pilkada.

Namun saat ini anggaran tersebut masih dalam tahap diskusi lebih lanjut dengan inspektorat.

Awal Juli, KPU DIY Lakukan Koordinasi Membahas Anggaran Pilkada 2020

"Hitungan awal pengajuan kita mengajukan ke pemda Rp29,5 miliar murni di anggaran tahun 2020. Di anggaran 2020 nanti sepenuhnya pakai anggaran daerah. Jadi pelaksanaan pilkada dibiayai APBD dengan mekanisme hibah. Sehingga dana hibah murni kita ajukan di 2020 total Rp29,5 miliar," ujar Ketua KPU Bantul, Didik Joko Nugroho ditemui Tribun Jogja, Selasa (25/6/2019).

Namun, jumlah tersebut setelah melalui review oleh inspektorat ada penurunan sebesar Rp9 miliar.

"Tapi pas puasa kemarin kita mendapat hasil review dari inspektorat, berkaitan dengan dana pilkada. Ada beberapa pencermatan dari inspektorat, review-nya cukup signifikan turunnya, jadi Rp20,5 miliar," jelas Didik.

Beberapa poin yang terkena rasionalisasi antara lain honor badan ad-hoc dan kelompok kerja.

Didik pun menyampaikan pada inspektorat untuk mempertimbangkan kembali rasionalisasi tersebut sebelum masuk ke tim anggaran pemerintah daerah (TAPD).

Pilkada 2020 Kota Magelang, KPU Ajukan Anggaran Rp 7,3 Miliar

"Sebelum ke TAPD kami masih koordinasi dengan inspektorat, saya sampaikan perlu dipertimbangkan rasionalisasi honor badan ad-hoc. Saya menyampaikan ke inspektorat, besar kecilnya honor badan ad-hoc jangan dihitung dari beban kerja tapi pertimbangkan terkait tanggung jawab dan risiko," ujarnya.

Menurutnya, badan ad-hoc tak hanya soal beban kerja saja tapi juga soal independensi, profesionalitas, dan integritas.

Halaman
123
Penulis: amg
Editor: Ari Nugroho
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved