Gunungkidul

Ketua Komisi D DPRD Gunungkidul: Wajibkan Pakaian Muslim di Sekolah Negeri Salahi Aturan

Menurutnya hal tersebut tidak dibenarkan karena Indonesia merupakan negara majemuk, tidak hanya satu agama yang diakui di Indonesia.

Ketua Komisi D DPRD Gunungkidul: Wajibkan Pakaian Muslim di Sekolah Negeri Salahi Aturan
TRIBUNJOGJA.COM / Suluh Pamungkas
Berita Gunungkidul 

Laporan Reporter Tribunjogja Wisang Seto Pangaribowo

TRIBUNJOGJA.COM,GUNUNGKIDUL - Menanggapi polemik surat edaran di SD Karangtengah III yang mewajibkan peserta didik menggunakan seragam muslim, Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gunungkidul, Herry Kriswanto, mengatakan hal tersebut tidak dibenarkan.

"Itukan sekolah negeri jadi tidak benar kalau sekolah negeri mewajibkan peserta didik untuk menggunakan seragam muslim," ujarnya, saat dihubungi Tribunjogja, Senin (25/6/2019).

ORI Anjurkan SD Karangtengah untuk Revisi Kembali Surat Edaran

Menurutnya hal tersebut tidak dibenarkan karena Indonesia merupakan negara majemuk, tidak hanya satu agama yang diakui di Indonesia.

"Kita ini majemuk kan sehingga tidak pas kalau diterapkan. Kalau sekolah memberikan imbauan mungkin masih bisa diterima karena peserta didik diberikan pilihan akan menggunakan seragam muslim atau tidak, kalau mewajibkan itu sudah menyalahi aturan," ucapnya.

Kepala SDN Karangtengah III Gunungkidul Buka Suara Terkait Kewajiban Siswa Mengenakan Busana Muslim

Selain itu menurutnya hal tersebut dibenarkan jika sekolah yang mewajibkan menggunakan seragam muslim adalah sekolah berbasis agama atau yayasan bukan sekolan negeri.(TRIBUNJOGJA.COM)

Penulis: Wisang Seto Pangaribowo
Editor: Ari Nugroho
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved