Kekhawatiran dan Alasan Penolakan Gubernur DIY Sri Sultan HB X Jika Yogyakarta International Airport Terhubung Langsung dengan Tol

TRIBUNJOGJA.COM - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan HB X memiliki alasan kuat untuk tidak sepakat jika Bandara Internasional Yogyakarta atau YIA ( Yogyakarta International Airport ) di Kulon Progo terhubung langsung dengan jalur tol. 

Sri Sultan HB X juga menyatakan kekhawatirannya jika Bandara YIA terintegrasi langsung dengan jalur tol, bisa jadi pengguna jasa penerbangan hanya akan lewat begitu saja, tanpa mampir Yogyakarta maupun Kulon Progo. 

Kekhawatiran dan alasan ketidaksetujuan atau penolakan Gubernur DIY terhadap integrasi bandara internasional Yogyakarta dan jalur tol itu berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi wilayah DIY dan Kulon Progo. 

Hal itu ia ungkapkan seusai acara Syawalan di Taman Budaya Kulon Progo, Rabu (19/6/2019).

Pada kesempatan itu, Sri Sultan HB X mengatakan bahwa Bandara Internasional Yogyakarta (YIA) di Temon, Kabupaten Kulon Progo, dimungkinkan tidak akan terintegrasi secara langsung dengan jalur jalan tol.

Aksesibilitas dan konektivitasnya hanya akan ditunjang dengan jalur umum biasa non tol.

Hal itu disampaikan Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X seusai agenda Syawalan di Taman Budaya Kulon Progo, Rabu (19/6/2019).

• Rekomendasi Trase Tol Yogyakarta Solo dari BPCB, Jalur Ini Minim Bersinggungan dengan Cagar Budaya

Sultan menegaskan tidak akan ada jalur tol di sekitar bandara YIA tersebut.

Pun hingga saat ini pihaknya belum menentukan kebijakan atas jalur tol itu.

Sultan menyatakan ketidaksetujuannya terkait jalur tol bandara karena terkait pertumbuhan ekonomi DIY maupun Kulon Progo secara khusus.

Pembangunan bandara baru itu menurutnya untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Kekhawatiran Sultan

Jika ada jalur tol yang terhubung dengan bandara baru itu, Sultan khawatir pengguna jasa penerbangan nanti hanya akan melewati wilayah Kulon Progo dan DIY begitu saja tanpa mampir.

Hal ini tentu tidak akan membawa manfaat positif bagi masyarakat daerah setempat.

"Kalau medun (turun) airport ditampani (langsung menuju) tol, Yogya oleh opo (dapet apa) ? Kan ngga dapat apa-apa. Makan aja enggak?" Tegas Sultan.

Buktikan manfaat tol

Ia menegaskan, dirinya siap diajak bicara jika memang keberadaan tol bisa dibuktikan manfaatnya untuk masyarakat sekitar bandara.

Tanpa adanya manfaat itu, ia menegaskan pihaknya menolak jalur tol.

"Kalau bermanfaat, ya mari kita bicara. Tapi kalau hanya untuk digaris, masyarakat Kulon Progo tidak dapat apa-apa, ya untuk apa?" imbuh Sultan.

Sebagai jalur aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah ke bandara YIA menurutnya masih bisa menggunakan jalur jalan umum non tol yang ada saat ini.

Ada proyek penghubung

Apalagi, ada beberapa proyek infrastruktur jalan di Kulon Progo yang disokong oleh Pemerintah DIY.

Seperti jalur Bedah Menoreh yang digadang-gadang menjadi penghubung YIA dengan Borobudur.

Dari informasi yang dihimpun Tribunjogja.com, Program Bedah Menoreh masuk dalam daftar 9 dari 17 proyek strategis di DIY yang digarap di Kulon Progo.

Selain itu juga ada proyek pembangunan YIA, Jogja Agro Techno Park, Pelabuhan Tanjung Adikarta, Taman Budaya Kulon Prpgo, dan lainnya.

Sultan menegaskan bahwa semua proyek itu akan dirampungkan tuntas.

"Harapan saya, kabeh rampung. Tapi yang tahu persisnya Pak Bupati. Saya kan janya berpartisipasi saja," kata Sultan. (ing/ tribunjogja.com )

Berkaitan dengan proyek tol yang melewati wilayah DI Yogyakarta, Gubernur DIY Sri Sultan HB X sejak awal memang hati-hati dalam mempertimbangkan persetujuan jalur trasenya. 

Termasuk juga untuk trase tol Bawen - Yogyakarta dan trase Tol Solo - Yogyakarta atau Yogyakarta - Solo. 

Pertimbangan Sultan soal jalur tol

Sementara ini, untuk trase tol di Yogyakarta yang masih dalam pertimbangan Sri Sultan termasuk tol Solo - Yogyakarta. 

Gubernur DIY Sri Sultan HB X memang belum menyepakati semua proyek pembangunan tol yang masuk ke wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sri Sultan HB X sebelumnya mengatakan pembangunan tol ini akan berpengaruh pada ekonomi masyarakat.

"Kita belum menentukan. Saya belum sepakat. Risiko konfliknya terlalu besar. Saya tidak mau kalau rakyat saya ekonominya turun. Yang untung kan yang hanya punya tol," ujarnya usai mengikuti silaturahmi dan syawalan di Pendopo Parasamya Kabupaten Bantul, Kamis (13/6/2019).

Sri Sultan tak ingin masyarakat kesulitan akses dengan adanya tol.

"Nah sekarang itu tol-tol yang ada itu akses masyarakatnya hidup atau mati? Jawab sendiri. Saya tidak mau seperti itu," ujarnya.

Sekda DIY Gatot Saptadi mengatakan untuk pembangunan tol ini masih perlu mencari sistem yang bisa mewadahi berbagai aspek.

"Kita cari jalan tengah, konsep tol itu kan melewati tanpa berhenti-berhenti. Mestinya ada sistem perencanaan yang mengakomodir itu semua," tuturnya, usai mengikuti silaturahmi dan syawalan di Pendopo Parasamya Kabupaten Bantul, Kamis (13/6/2019).

Menurutnya, membangun rest area atau membuat simpul yang mengarah ke bermacam destinasi di DIY dapat dilakukan. "Bisa kita ciptakan rest area atau titik simpul yang bisa turun ke destinasi UMKM atau kuliner," ujarnya.

Gatot memberi contoh, misal tol melewati Candi Prambanan, desain tol harus diperhitungkan agar dapat turun menuju destinasi wisata tersebut.

"Melewati Prambanan misalnya, selain jangan melintas di atas situs, aturannya sekitar 500 meter harus bebas, desain tol harus memperhitungkan bisa turun ke situ," jelasnya.

Gatot menjelaskan, pembangunan tol ini merupakan kewenangan pusat baik dari perencanaan maupun pelaksanaannya yakni di bawah BPJT (Badan Pengatur Jalan Tol).
Sedangkan yang menjadi korelasi dengan pemerintah daerah adalah penentuan ruas jalan.

"Jadi saat ini yang sudah sepakat DED nya adalah ruas Bawen-Jogja,"

"Artinya untuk yang Bawen-Jogja kan yang Jogjanya hanya 10-15 kilometer mulai dari ujung Karangtalun, Minggir, Sleman sampai ke arah timur di atas selokan mataram melalui ring road, sudah fix itu," paparnya.

Sedangkan untuk pembangunan tol ruas Yogya-Solo masih belum disepakati untuk ruas antara perbatasan Jawa Tengah dengan DIY.

"Jawa Tengah nanti kayaknya ujungnya di Manisrenggo, untuk Jogja ini belum ada kata sepakat. Banyak hal yang harus diperhatikan," tuturnya.

Sementara tol Yogya-Cilacap juga masih belum ditetapkan.

Gatot mengatakan, sesuai yang dikatakan Sri Sultan yakni untuk fokus mengelola JJLS dan jalan nasional terkait dengan keberadaan Yogyakarta International Airport (YIA) di Kulonprogo.

"Saat ini juga ada bandara, Pak Gubernur menghendaki JJLS harus difungsikan, kemudian jalan nasional juga difungsikan. Artinya jangan sampai begitu ada tol melintas di atas ruas jalan tersebut tidak optimal. Maka ini masih didiskusikan," tutupnya.

Keberadaan Bandara YIA

Adapun soal keberadaan Yogyakarta Internasional Airport (YIA) alias Bandara Internasional Yogyakarta (BIY) di Temon, Kabupaten Kulon Progo, diharapkan ada pembangunan infrastruktur penunjang seperti jalan.

Hal ini dibutuhkan untuk menunjang aksesibilitas dan keterpaduan sistem transportasi serta mengerek perekonomian.

Gubernur DIY, Sultan Hamengku Buwono X mengatakan, sudah ada kesepakatan dengan pemerintah pusat terkait pengembangan kawasan paskaoperasi YIA.

Yakni, tidak hanya terfokus pada Borobudur melainkan juga kawasan Joglosemar (Jogja-Solo-Semarang) sebagai kekuatan baru pengembangan pariwisata.

Termasuk di antaranya adalah kesepakatan bahwa jalan tol Yogyakarta-Solo-Semarang akan melalui Bawen-Secang-Borobudur-Yogyakarta-Solo.

Selain itu juga akan dibangun outer ringroad berlajur empat yang mengitari wilayah Yogyakarta.

Mulai dari wilayah Tempel-Prambanan ke Selatan dan mengarah ke Barat hingga tembus Sentolo sebelum kemudian masuk ke Dekso-Muntilan dan tembus jalan tol Borobudur- Yogyakarta.

"Atau, dari Temon di perbatasan ke atas atau utara lalu ke Dekso. Disamping kemungkinan ad tol ke selatan dari Jakarta, Bandung ke Kroya lalu masuk Yogya-Solo. Tapi ini masih pembicaraan untuk menentukan lokasinya," kata Sultan saat mendampingi Menteri Perhubungan meninjau kesiapan YIA jelang operasi perdana, Rabu (24/4/2019).

Sultan mengatakan, ada kesepakatan lain bahwa pengembangan tol Yogyakarta-Solo itu dimungkinkan terpadu dengan jalur Temon-Prambanan yang tembus ke Manisrenggo (Klaten) dan keluar di Boyolali atau Salatiga.

Jalan ini diharapkan bisa menjadi alternatif bagi tumbuhnya kawasan wisata di lereng Merapi seperti Selo sebagai area utama untuk menikmati panorama Gunung Merapi dan Merbabu dan sekitarnya hingga kawasan Kopeng.

Dengan begitu, kawasan Joglosemar ini benar-benar bisa turut tumbuh, tidak sekadar Borobudur.

"Kalau semua bisa dilakukan, infrastrukturnya dibangun, saya yakin perkembangan investasi oleh pihak ketiga akan makin cepat. Saya yakin tidak hanya Yogya Prambanan yang tumbuh tapi juga Joglosemar," kata Sultan.

Komentar Menhub

Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi mengatakan bahwa soal jalan tol itu ranah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Namun, ia menyebut konsep yang disampaikan Sultan cukup bagus mengingat infrastruktur adalah alat utama dan harus dibangun dengan memperhatikan efek perekonomian.

"Bagaimana memikirkan ekonomi, eksisting UKM dan ke depan tumbuh seberapa,"

"Menghubungkan Borobudur dan Joglosemar saya pikir ide yang baik bahwa dalam satu destinasi turis tidak hanya (menginap) satu hari tapi juga dua-tiga hari sehingga devisa banyak. Kita harus memikirkan itu," kata Budi.

(Tribunjogja.com)