YLKI : Pemerintah Harus Awasi Penerapan Tarif Transportasi Online

YLKI : Pemerintah Harus Awasi Penerapan Tarif Transportasi Online Untuk Mencegah Persaingan Usaha Tidak Sehat.

YLKI : Pemerintah Harus Awasi Penerapan Tarif Transportasi Online
ist
ilustrasi 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Kementerian Perhubungan RI berencana akan mengeluarkan aturan tentang pengenaan tarif diskon dan promo oleh transportasi online.

Aturan ini dinilai penting guna menghindari praktik perang harga antar sesama aplikator dan mencegah persaingan usaha yang tidak sehat.

Hadapi Perang Dagang, Jokowi Minta Kadin dan Hipmi Berikan Masukan Konkret

Menanggapi wacana tersebut, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) memandang, rencana pengeluaran aturan tersebut tentunya ke depan akan berdampak pada para konsumen pengguna transportasi online.

Padahal, diskon dan promo merupakan salah satu daya tarik bagi konsumen untuk menggunakan layanan tersebut.

Indosat Ooredoo Sukses Layani Telekomunikasi Pelanggan Saat Mudik dan Lebaran 2019

"Kemarin kan sudah ada pengaturan tentang tarif atas dan bawah, jadi kalau selama tarif tidak keluar dari koridor itu menurut kami sah-sah saja. Kalau harga atau nilai diskon sudah di bawah tarif bawah baru tidak fair," kata Sekretaris YLKI, Agus Suyatno saat dihubungi Tribun Jogja, Rabu (12/6/2019).

Diketahui, Kemenhub sebelumnya telah mengeluarkan aturan tentang jasa transportasi online dalam PM 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat.

Dalam aturan itu, Kemenhub membagi tarif ke dalam tiga zona, DIY masuk ke dalam zona I dengan ketentuan tarif bawah senilai Rp1.850/Km dan tarif tas Rp2.300/Km, sedangkan biaya jasa minimal dikenakan Rp7.000-Rp 10.000/Km.

Transaksi di Cabang Bank Mandiri Tembus Rp4 Triliun per Hari Selama Lebaran

Menurut Agus, Kemenhub seharusnya mengacu pada ketentuan tersebut dan mengintensifkan pengawasan agar aplikator tidak semena-mena dan mengenakan tarif hingga di bawah tarif bawah.

"Inikan jadi tugas pemerintah untuk mengawasi bagaimana harga tarif jangan sampai berada di bawah tarif bawah," tambah Agus. (Tribunjogja I Yosef Leon Pinsker)

Editor: has
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved