Sleman

Wisatawan Kembali Keluhkan Pungli di Kawasan Kali Adem, Disodori Karcis Bertarif Rp 30 Ribu

Wisatawan Kembali Keluhkan Pungli di Kawasan Kali Adem, Diminta Bayar Rp 30 Ribu

Wisatawan Kembali Keluhkan Pungli di Kawasan Kali Adem, Disodori Karcis Bertarif  Rp 30 Ribu
TRIBUN JATENG/GALIH PERMADI
Petilasan Mbah Maridjan 

TRIBUNJOGJA.COM - Beberapa hari yang lalu sempat viral testimoni wisatawan yang mengeluhkan adanya pemaksaan oknum warga di kawasan wisata Kali Adem, tepatnya di dusun Ngrangkah.

Oknum tersebut mencegat pengendara yang akan ke lokasi petilasan Mbah Maridjan yang berada di dusun Kinahrejo, Umbulharjo, Cangkringan.

Kemudian meminta wisatawan untuk memarkir kendaraan dan melanjutkan perjalanan dengan jasa ojek dan pemandu wisata.

Padahal jika ingin, petilasan Mbah Maridjan dapat ditempuh dengan kendaraan sendiri, terutama roda dua.

Selama Libur Lebaran, Produksi Sampah di Kawasan Wisata Kota Yogya Meningkat

Wisatawan disodori karcis dengan keterangan jika menggunakan jasa pemandu dan ojek motor ke rumah Mbah Maridjan dikenakan tarif Rp 30 ribu, sedangkan kalau ke bunker dikenakan tarir Rp 50 ribu.

Fajar Radite warga Umbulharjo Cangkringan mengetahui akan hal tersebut dan membenarkan adanya oknum yang memasang tarif ojek dan jasa pemandu wisata.

"Itu sudah lama, dan cuma orang satu itu tok," ujarnya.

Pria yang juga menyediakan jasa jip ini tak bisa berbuat banyak, pasalnya apa yang dilakukan oleh oknum itu tidak ada sangkut pautnya dengan komunitas jip secara langsung.

Selama Arus Mudik dan Balik Lebaran 2019, Jalur Alternatif di Sleman Kurang Diminati Pemudik

"kita juga tidak bisa melakukan penindakan apa-apa, karena itu sifatnya ojek, tapi kalau diteruskan di sisi lain bisa bikin kapok wisatawan," ujarnya.

Sementara itu Kepala Dinas Pariwisata Sleman, Sudarningsih, saat dimintai keterangan perihal masalah ini mengaku sudah melakukan pengecekan di lapangan dan selanjutnya akan dilakukan klarifikasi ke perangkat desa dan pemangku kepentingan lainnya.

"Ia mengatakan ada dasar hukumnya, peraturan desa tapi disosialisasikan baru sebatas pakai spanduk. Setelah kami klarifikasi dengan perangkat desa, aturan yang ada hanyalah pembatasan kendaraan yang naik. Karena kapasitas tempat parkir yang terbatas, dan untuk menambah perekonomian masyarakat," ujarnya.

"Mungkin salah pengertian, karena itu seharusnya tidak memaksa. Tapi kalau membutuhkan jasa pemanduan bisa dilakukan," imbuhnya. (Tribunjogja I Santo Ari)

Penulis: nto
Editor: has
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved