Gunungkidul

Kendaraan Dinas Kabupaten Gunungkidul Dilarang Digunakan untuk Mudik

Pemkab Gunungkidul melarang ASN menggunakan kendaraan dinas untuk digunakan mudik.

Kendaraan Dinas Kabupaten Gunungkidul Dilarang Digunakan untuk Mudik
TRIBUNJOGJA.COM / Suluh Pamungkas
Berita Gunungkidul 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Wisang Seto Pangaribowo

TRIBUNJOGJA.COM, GUNUNGKIDUL - Pemerintah Kabupaten Gunungkidul melarang Aparatur Sipil Negara (ASN) menggunakan mobil berplat nomor merah untuk digunakan mudik saat Idulfitri tahun 2019.

Pemkab Gunungkidul juga telah mengeluarkan surat edaran terkait hal tersebut.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Sekretaris daerah, Kabupaten Gunungkidul, Drajat Ruswandono saat ditemui Tribunjogja.com, Jumat (31/5/2019).

"Kami melarang penggunaan mobil dinas untuk keperluan pribadi misalnya saja mudik lebaran, akan tetapi kami juga tidak mengkandangkan mobil-mobil dinas yang dimiliki Kabupaten Gunungkidul," katanya.

5 Inspirasi Gaya Lebaran Ala Yaseera yang Bakal Bikin Penampilanmu Tetap Kece

Ia melanjutkan mobil-mobil dinas yang tidak dikandangkan ditujukan untuk melakukan koordinasi karena saat liburan hari raya dibutuhkan koordinasi jadi kendaraan atau mobil dinas tidak serta merta dihentikan.

"Kalau kendaraan-kendaraan dinas dilakukan untuk pemantauan saat libur hari raya, lalu dipergunakan untuk koordinasi saat hari libur ya tetap diperbolehkan dan tidak dikandangkan," katanya.

Drajat menambahkan, selain tidak diperbolehkan untuk digunakan keperluan pribadi kendaraan dinas juga tidak diperbolehkan digunakan di luar kota atau keluar dari Yogyakarta.

Wali Kota Magelang Larang ASN Gunakan Mobil Dinas untuk Mudik

"Sanksi bagi para pelanggar pasti ada kita lihat dulu kesalahan yang dilakukan ASN, sanksi mulai dari peringatan tertulis hingga teguran keras itu pasti," katanya.

Bupati Gunungkidul, Badingah menuturkan, Surat Edaran tentang penggunaan kendaraan dinas selama cuti bersama merupakan tindaklanjut dari surat Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nomor B/3956/GTF .00.02/01-13/05/2019 tanggal 8 Mei 2019.

"Ada dua poin penting dalam surat edaran tersebut pertama para pejabat beserta pegawai Negeri Sipil dilarang menggunakan fasilitas dinas untuk mudik, kedua kendaraan dinas operasional dapat digunakan untuk pemantauan tugas, fungsi perangkat daerah dan aktifitas di wilayah DIY," pungkasnya. (*)

Penulis: Wisang Seto Pangaribowo
Editor: Gaya Lufityanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved