Vincent Raditya Ketemu Mabes TNI AU Bahas Zero Gravity, Linsensi Terbang Dicabut Hingga Kolaborasi

Vincent Raditya Ketemu Mabes TNI AU Bahas Zero Gravity, Linsensi Terbang Dicabut Hingga Kolaborasi

Persoalan pencabutan lisensi terbang single engine Vincent Raditya masih jadi pembahasan yang menarik perhatian masyarakat. Terakhir, TNI Angkatan Udara (AU) melalui Marsma TNI Fajar Adriyanto, Kepala Dinas Penerangan Angkatan Udara (AU) Mabes TNI AU ikut berbicara soal persoalan pencabutan lisensi.

Hal terungkap pada video yang diunggah Vincent Raditya pada Rabu (29/5/2019), video itu langsung melejit ditonton lebih dari 1,4 Juta pengguna Youtube pada, Kamis
(30/5/2019) pukul 07.46 WIB.

Pada kesempatan itu, Vincent Raditya sengaj ada diundang ke Mabes TNI AU khususnya mereka yang berkecimpung di dunia kedirgantaraan.

"Saya lihat kemarin ada sedikit permasalahan tetang safety yang ada dilanggar, sedangkan untuk penggunaan zero G, saya lihat belum ada peraturannya juga, ini mungkin
peringatan,"katanya.

"Sebenarnya zero juga dikenakan kepada siswa, tidak membahayakan,"imbuhnya.

Berikut video lengkap pembicaraan Vincent Raditya dan TNI AU

Kekeliruan Vincent Raditya Menurut Kemenhub

Kementerian Perhubungan Ditjen Perhubungan Udara mencabut lisensi terbang Captain Vincent Raditya melalui surat bernomor AU.402/0041/DKPPU/V/2019 yang dikeluarkan 21
Mei 2019 tentang Cancellation Single Engine Land Class Rating.

"Direktorat Jenderal Perhubungan Udara membatalkan otorisasi Aeroplane Class Ratting untuk Single Engine Land di dalam ATPL 6702 atas nama Capt. Vincent Raditya,"
demikian kutipan surat tersebut dikutip Tribunjogja.com dari kompas.com.

Dikarenakan pencabutan tersebut, Capt. Vincent tidak lagi bisa mengendarai pesawat Cessna 172 PK-SUY miliknya yang ia beli dari uang hasil membuat video di kanal
YouTube-nya selama 8 bulan terakhir.

Kemenhub Kenapa dicabut?

Dalam surat pencabutan tersebut, dijelaskan terdapat tiga alasan mengapa lisensi YouTuber itu dicabut.

Ketiganya merupakan kekeliruan Capt Vincent selama mengemudikan pesawat miliknya. Kesalahan itu pada akhirnya diketahui publik karena ia merekamnya dan menjadikannya
sebagai konten YouTube.

Berikut paparannya:

1. Tidak mengenakan shoulder harness saat duduk di kursi pilot menerbangkan Cessna 172 PK-SUY.

Hal itu bertentangan dengan ketentuan CASR 91.105 dan CASR 91.107.

2. Capt Vincent Raditya memberikan kendali terbang pada orang yang tidak berwenang, tidak memiliki lisensi terbang.

3. Saat menerbangkan Cessna 172 PK-SUY, Capt Vincent Raditya sengaja melakukan exercise G Force (Zero Gravity) dengan membawa penumpang sipil.

Tetap menjadi pilot Meskipun lisensi atas otoritas menerbangkan pesawat dengan single engine telah dicabut, Capt Vincent tidaklah kehilangan profesinya sebagai seorang
pilot salah satu maskapai.

Ia tetap bisa menerbangkan pesawat berbadan besar seperti Boeing 737 atau Airbus 320.

Hal ini disampaikan oleh asisten Capt Vincent, Abraham Sylvester.

"Dia hanya tidak bisa menerbangkan pesawat Cessna 172 atau pesawat yang single engine yang mesin satu," kata Abraham, Rabu (29/5/2019).

Ia mengungkapkan, Vincent masih memegang lisensi multi engine sehingga masih tetap bisa menjadi pilot di tempatnya bekerja.

Abraham juga menjelaskan bahwa Capt Vincent tidak ada masalah dengan maskapai, justru mereka memberikan dukungan untuknya.

Petisi dukungan Setelah ramai menjadi pembicaraan di internet, kemudian muncul sebuah petisi di platform Change.org yang meminta lisensi single engine milik Vincent
untuk dikembalikan.

Petisi ini dibuat oleh akun bernama NAF Studio dan ditujukan kepada Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara. Dibuat pada Selasa (28/5/2019), Kamis
sore petisi ini sudah berhasil mengumpulkan lebih dari 20.000 tanda tangan.

Keterangan dalam petisi menyebutkan, berdasarkan Peraturan Menhub PM 78 tahun 2017 tentan Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-
undangan di Bidang Penerbangan, terhadap tahapan sanksi administrative bagi pelanggaran yang terjadi.

Urutannya adalah peringatan, pembekuan, pencabutan, dan/ atau denda administratif. Pembuat petisi meminta Ditjen Perhubungan U