Isu Referendum Hanya Suara Sosmed Bukan Representasi Rakyat

TRIBUNJOGJA.COM, BANTUL - Degradasi demokrasi disebut Mahfud MD tengah menjadi gejala di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan adanya upaya untuk merendahkan dengan tak percaya terhadap hasil pemilu sebagai representasi dari proses demokrasi.

Upaya itu, kata Mahfud terlihat dari adanya skenario yang sengaja diciptakan untuk mengacaukan keadaan pada aksi 21-22 Mei 2019 lalu. Kekacauan tersebut sengaja dibuat oleh pihak yang ingin merendahkan demokrasi yang memang sedang stagnan.

"Demokrasi yang sudah stagnan itu mau diturunkan lagi ke cara-cara anarkis. Apa pun alasannya, itu soal lain, itu kita bisa berdebat apakah cukup alasan untuk melakukan itu atau tidak," sebutnya dalam Dialog Kebangsaan bersama cendekiawan dan tokoh kampus DIY di Universitas Alma Ata Yogyakarta, Rabu (29/5/2019) sore.

• Tak Perlu Ragukan Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD: Tak Mungkin Didekte, Tak Bisa Diintervensi

• Mahfud MD Sebut Umat Islam Punya Andil Sepakati Konsep Kebangsaan Indonesia, Wajib Dijaga

Sekarang ini, sebut Mahfud, mulai muncul gangguan kebangsaan. Cara anarkis tersebut membuat isu referendum muncul di berbagai daerah. Isu itu merespon ketidakpuasan dengan kondisi keamanan nasional akibat aksi kemarin.

"Misalnya dari Aceh itu Muzakir Manaf, 'kalau Indonesia buruk seperti ini, demokrasi tidak adil seperti ini, kita akan referendum'," katanya. "Referendum juga mendapat sahutan dimana-mana, Sumatera Barat, Kalimantan dan macam-macam sudah nyaut meski itu bukan representasi rakyat tapi representasi medsos saja, orang liar saja tapi sudah mulai mengganggu perjalanan proses demokrasi kita," tandasnya.

• Mahfud MD Singgung Tokoh Galak, Mendadak Takut Usai Ditangkap Polisi

Kendati demikian, Mahfud mengajak masyarakat dan peserta pemilu untuk bersabar dan menunggu hasil akhir yang akan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Saat ini pemilu masih berproses dan nantinya akan final di meja MK.

"Saat ini proses pemilu sudah dibawa MK tidak ada jalan lain memang untuk menyelesaikan masalah ini, menurut UUD putusannya bersifat final dan mengikat, begitu diputus semua harus tunduk," tandasnya. (Tribunjogja I Wahyu Setiawan Nugroho)