Pendidikan

Rancangan Aturan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di UGM Siap Dibahas

Rancangan Peraturan ini merupakan upaya merespons kebutuhan pengaturan yang komprehensif mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.

Rancangan Aturan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di UGM Siap Dibahas
internet
UGM 

TRIBUNJOGJA.COM - Sebagai upaya mewujudkan jaminan perlindungan diri pribadi, kehormatan dan martabat, serta hak atas rasa aman bagi Sivitas UGM dan masyarakat umum, Universitas Gadjah Mada (UGM) melalui Tim Perumus Kebijakan dan Tim Teknis Legal Drafting telah menyusun Rancangan Peraturan Rektor tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. 

Selain untuk mewujudkan jaminan dan perlindungan, Rancangan Peraturan ini juga merupakan upaya merespons kebutuhan pengaturan yang komprehensif mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.

Butuh waktu sekitar enam bulan untuk merancang peraturan ini, yang mana sebelumnya Rancangan Peraturan ini sudah dibahas melalui diskusi internal, workshop dengan berbagai pakar, dan pembahasan kritis dengan perwakilan mahasiswa serta penerimaan masukan dari Jaringan Perempuan Yogyakarta.

Dua Rekomendasi Brand Fashion Lokal Kekinian

Muhajir Muhammad Darwin, selaku Ketua Tim Perumus Kebijakan, menyampaikan jika Rancangan Peraturan ini sudah disampaikan kepada Rektor UGM, yang nantinya akan dilanjutkan dalam pembahasan di tingkat Senat Akademik

Untuk pihak yang dilibatkan dalam menyusun Rancangan Peraturan ini antara lain Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), akademisi dari Universitas Indonesia, Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta dan Universitas Sebelas Maret, Manajemen Etik dan Penguatan Integritas (MEPI) UGM.

Sedangkan untuk bahan yang digunakan untuk menyusun adalah bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang terkait, bahan hukum sekunder berupa hasil penelitian, jurnal dan buku yang menunjang bahan hukum primer, selanjutnya bahan hukum tersier berupa kamus bahasa maupun kamus hukum. 

“Secara substantif, Rancangan Peraturan Rektor ini mengatur tujuh ruang lingkup, yaitu jenis kekerasan seksual, sistem pelayanan terpadu, pelayanan korban penanganan korban, penanganan pelaku, kelembagaan, dan pendanaan,” ungkapnya pada Tribunjogja.com.

Ketua DGB UGM: Jabatan Guru Besar Melekat Hingga Pensiun

Pengaturan terpadu tersebut ditujukan untuk pencegahan dan penanganan yang berdasarkan atas perlindungan atas hak asasi manusia secara independen, imparsial, berintegritas, dan berkelanjutan. 

Guna mencapai tujuan tersebut, Rancangan Peraturan Rektor ini mendorong Universitas untuk membentuk Unit Pelayanan Terpadu, Gender Focal Point, dan Komite Etik Penanganan Kekerasan Seksual. 

Muhajir menerangkan, dukungan berbagai pihak untuk bisa mewujudkan aspek-aspek yang terkandung dalam Rancangan Peraturan tersebut sangatlah diperlukan.

Dia berharap Rancangan Peraturan tersebut dapat segera disahkan dan diimplementasikan.

“Ucapan terima kasih diucapkan kepada seluruh pihak termasuk Sivitas UGM yang telah memberikan dukungan. Kami berharap Rancangan Peraturan Rektor ini segera dapat disahkan dan diimplementasikan,” katanya. (*)

Penulis: Siti Umaiyah
Editor: Gaya Lufityanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved