Bantul

KPU Bantul Sampaikan Hasil Audit Dana Kampanye Peserta Pemilu 2019

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bantul resmi menyampaikan audit dana kampanye para peserta pemilu 2019, Rabu (29/5/2019).

KPU Bantul Sampaikan Hasil Audit Dana Kampanye Peserta Pemilu 2019
Dok KPU
KPU Bantul menyerahkan audit dana kampanye pada peserta pemilu, Rabu (29/5/2019). 

TRIBUNJOGJA.COM, BANTUL - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bantul resmi menyampaikan audit dana kampanye para peserta pemilu 2019, Rabu (29/5/2019).

Ketua KPU Bantul Didik Joko Nugroho mengatakan, hasil audit ini merupakan kesimpulan dari tiga laporan dana kampanye yang sudah diberikan oleh peserta pemilu baik itu laporan awal dana kampanye (LADK), laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK), dan laporan penerimaan pengeluaran dana kampanye (LPPDK).

"Tiga laporan ini dilakukan audit oleh kantor akuntan publik (KAP) yang bekerja secara independen selama 30 hari," kata Didik, Rabu (29/5/2019). Hasil audit diserahkan ke 16 partai politik peserta pemilu di Kabupaten Bantul.

KPU Bantul Terima LPPDK Parpol Peserta Pemilu

"Dari hasil audit yang sudah dilaksanakan tadi, semua partai politik telah dinyatakan sesuai dalam hal pelaporan sesuai peraturan KPU," jelasnya.

Dalam catatan-catatan oleh KAP, kata Didik, ada beberapa ketidakpatuhan secara material.

Ketidakpatuhan material ini lebih pada ada ketidaksesuaian penghitungan antara pengeluaran dan pemasukan dan bukti-bukti nota yang kurang lengkap.

"Secara umum dari KAP, 16 partai politik dinyatakan sesuai dengan kriteria yang ditentukan.
Hasil audit lalu kita sampaikan ke parpol dan Bawaslu. Jadi ada tiga rangkap. Salinan satu KPU Bantul, kedua untuk parpol, dan ketiga untuk Bawaslu," jelasnya.

KPU Bantul Upayakan Petugas KPPS yang Meninggal Dapat Santunan dari Pemkab Bantul

Sementara itu, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Bantul Mestri Widodo menyebutkan, audit ini dimulai dari LADK yakni rekening khusus dana kampanye (RKDK), sampai form yang harus dilengkapi oleh partai politik.

"16 parpol menyerahkan LADK dan LPSDK. Laporan ketiga adalah LPPDK dan sampai 2 Mei pukul 18.00 ada 2 parpol yang tidak menyerahkan LPPDK yakni Hanura dan PKPI," jelasnya.

Dalam hasil audit kata Mestri, secara prinsip dokumen yang sudah diserahkan ke KAP, akan ditindaklanjuti ke peserta pemilu sehingga bisa lebih jelas ukuran logisnya.

"Karena satu KAP satu parpol. Jadi ini yang membuat lebih komperhensif dalam melakukan audit. Sistematika semua sama, karena sudah menjadi ketentuan dari ikatan akuntan Indonesia (IAI)," terangnya.

KAP yang mengampu masing-masing parpol ini berbeda-beda. Rata-rata KAP berada si luar Yogyakarta yang telah ditentukan IAI dan KPU DIY.

Lanjutnya, KAP akan menyerahkan dua dokumen ke KPU, yakni dokumen assurance independent dan dokumen ringkasan kertas kerja.

"Yang diserahkan ke parpol dan Bawaslu adalah dokumen pertama, selanjutnya akan digunakan sebagai kelengkapan dokumen dana kampanye termasuk dokumen penyerta kelengkapan calon terpilih yang harus diserahkan selain LHKPN," ujarnya.(TRIBUNJOGJA.COM)

Penulis: amg
Editor: Ari Nugroho
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved