Sleman

Bupati Sleman Melarang ASN Pakai Mobil Dinas untuk Mudik

Selama ini kendaraan dinas yang dibawa pulang oleh para pejabat yang bersangkutan masih berada di wilayah DIY.

Bupati Sleman Melarang ASN Pakai Mobil Dinas untuk Mudik
Tribun Jogja/Alexander Ermando
Bupati Sleman Sri Purnomo 

TRIBUNJOGJA.COM - Libur Lebaran banyak digunakan masyarakat untuk mudik ke kampung halaman, tak terkecuali Aparatur Sipil Negara (ASN).

Namun ada aturan yang membatasi penggunaan mobil dinas saat mudik.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI telah mengeluarkan larangan pemakaian mobil dinas bagi ASN melalui Surat Edaran KPK RI No B/3956/GTF.00.02/01-13/05/2019 tanggal 8 Mei 2019.

Dua Rekomendasi Brand Fashion Lokal Kekinian

Dalam aturan itu, KPK juga mengingatkan kepada pimpinan instansi atau lembaga negara di tingkat pusat dan daerah untuk mengimbau jajarannya agar tidak menggunakan fasilitas dinas untuk keperluan pribadi.

Kendati selama ini kendaraan dinas boleh dibawa pulang, namun tidak boleh digunakan untuk mudik.

Menanggapi peraturan terseut, Bupati Sleman Sri Purnomo menjelaskan pada prinsipnya kendaraan dinas memang digunakan untuk operasional dan melekat kepada pejabat.

Namun demikian, ia mengatakan bahwa mobil dinas tidak boleh digunakan untuk mudik.

"Seperti tahun-tahun sebelumnya, kendaraan dinas jangan digunakan untuk mudik," tegasnya.

Selama ini kendaraan dinas yang dibawa pulang oleh para pejabat yang bersangkutan masih berada di wilayah DIY.

Sebab, kebanyakan pejabat memang berdomisili di DIY.

Bupati Bantul Izinkan ASN Mudik Pakai Mobil Dinas, Tapi Syaratnya Paling Jauh Hanya ke Jawa Tengah

Sri Purnomo pun memperbolehkan para pejabat menggunakan kendaraan dinas saat libur lebaran.

Hanya saja penggunaannya di sekitaran DIY.

"Asal tidak digunakan untuk mudik dan hanya digunakan di wilayah DIY tidak masalah," ungkapnya.

Tepisah, Kepala Inspektorat Sleman Budiharjo terkait larangan penggunaan mobil dinas untuk mudik, pihaknya belum melakukan pengawasan secara menyeluruh.

Sebab para pejabat yang mendapatkan kendaraan dinas tinggalnya masih di wilayah DIY.

"Sepengetahuan kami para pejabat tinggalnya di Jogja," ucapnya.

Namun demikian, pihaknya tidak segan untuk menjatuhkan sanki kepada ASN yang menggunakan kendaraan dinas untuk mudik.

"Hukuman itu sesuai Peraturan Pemerintah No 53/2010 tentang Disiplin Pegawai. Namun, dalam menjatuhkan sanksi akan kami lihat dulu permasalahannya seperti apa," paparnya. (*)

Penulis: nto
Editor: Gaya Lufityanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved