Bisnis

Perbarindo Minta BPR Bertransformasi

Industri Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dituntut untuk bertranformasi sesuai dengan perkembangan zaman terkini.

Perbarindo Minta BPR Bertransformasi
TRIBUNJOGJA.COM / Yosef Leon
Ketua Umum Perbarindo, Joko Suyanto saat memberikan pemaparan usai penandatanganan akta jual beli Rumah Perbarindo DIY, Senin (27/5/2019) di Yogyakarta. 

TRIBUNJOGJA.COM - Industri Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dituntut untuk bertranformasi sesuai dengan perkembangan zaman terkini.

Penggunaan teknologi yah semakin marak, dinilai bisa menjadi celah bisnis untuk dimanfaatkan demi mendorong laju pertumbuhan.

Ketua Umum Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo), Joko Suyanto mengatakan, perubahan di tubuh BPR tidak hanya dilakukan lewat perombakan infrastruktur belaka.

Dua Rekomendasi Brand Fashion Lokal Kekinian

Jauh dari pada itu, BPR diminta untuk merubah pola pikir dan dilakukan secara menyeluruh.

"Memang yang paling sulit adalah menyamakan audit pandang, tapi paling tidak BPR ini bisa seirama dalam semangatnya. Kalau ingin BPR ini masih dipercaya masyarakat dan pertumbuhannya ada maka harus bergerak bersama-sama," kata Joko saat ditemui Tribunjogja.com usai penandatanganan akta jual beli Rumah Perbarindo DIY, Senin (27/5/2019) di Yogyakarta.

Joko juga menyinggung operasional bisnis dari sejumlah BPR yang masih bergerak sendiri-sendiri.

Alih-alih menaikkan pertumbuhan bisnis, yang merangkak malah kredit macet atau non performing loan (NPL).

"Boro-boro tumbuh yang tumbuh malah NPL. Belum lagi diperiksa OJK, dikoreksi masalah PPAP (penyisihan wajib untuk menutup risiko kerugian)," jelasnya.

Berdasarkan catatan OJK, hingga Maret 2019 aset BPR tumbuh senilai 7,77% atau sebesar Rp137 triliun.

Perbarindo Dorong BPR Lakukan Sindikasi Kredit

Sementara penyaluran kredit juga naik sejumlah 10,70% atau senilai Rp101 triliun dan dana pihak ketiga (DPK) seperti deposito naik 8,10% atau Rp64 triliun serta tabungan tumbuh 9,67% atau senilai Rp29,6 triliun.

Tingkat kualitas kredit oleh BPR juga dinilai buruk, tingkat NPL BPR nasional berkisar diangka 6,94% dan senilai BPRS 9,02%.

"Tapi yang perlu diingat bahwa pertumbuhan ini merupakan partisipasi dari sejumlah BPR-BPR besar. Kalau itu dihilangkan pertumbuhannya hanya dibawah 5%" urainya.

Joko kemudian mengingatkan kepada BPR untuk meninjau ulang strategi bisnis.

Menurutnya, dari sekian banyak kasus seringkali kesalahan yang didapat malah dari temuan itu.

"Ini bisa menjadi bahan untuk membuat keputusan bagaimana BPR ini ke depannya," pungkasnya. (*)

Editor: Gaya Lufityanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved