Gunungkidul

Pemkab Gunungkidul Raih WTP 4 Kali Berturut-turut

Pemkab Gunungkidul raih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) empat kali secara beruntun dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).

Pemkab Gunungkidul Raih WTP 4 Kali Berturut-turut
TRIBUNJOGJA.COM / Wisang Seto
Bupati Gunungkidul saat mengisi pidato pada ulang tahun Gunungkidul, Senin (27/5/2019). 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Wisang Seto Pangaribowo

TRIBUNJOGJA.COM, GUNUNGKIDUL - Pemkab Gunungkidul raih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) empat kali secara beruntun dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).

Pemkab Gunungkidul pertama kali meraih WTP pada tahun 2016 lalu.

Bupati Gunungkidul, Badingah menyampaikan keberhasilan dalam mempertahankan WTP empat kali berturut-turut pada tahun ini dirasa spesial lantaran pemberian penghargaan WTP hampir bertepatan dengan hari Ulang Tahun Gunungkidul ke 188.

Dua Rekomendasi Brand Fashion Lokal Kekinian

"Keberhasilan mempertahankan WTP adalah berkat kerjasama seluruh pegawai, dalam upaya menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel," ucapnya, Selasa (28/5/2019).

Badingah mengatakan dalam membuat laporan keuangan telah menggunakan standar akuntansi dari pemerintah, dalam membuat laporan tersebut dirinya juga mengakui menemui beberapa kekurangan namun tidak mempengaruhi dalam penilaian.

"Dalam waktu 60 hari akan segera dilakukan perbaikan yang mendapatkan catatan-catatan dari BPK, prestasi ini harusnya bisa menjadikan semangat untuk menambah kinerja dan jangan cepat puas, saya harap tahun-tahun berikutnya dapat dipertahankan," katanya.

Kepala Perwakilan BPK DIY, Yusna Dewi memberikan selamat atas raihan WTP kepada Pemkab Gunungkidul.

Dinas Perhubungan Gunungkidul Lakukan Ramp Check pada Angkutan Lebaran

Menurutnya, laporan keuangan sudah melalui proses  audit dan dinilai telah sesuai antara laporan dengan implementasi, dan rencana aksi.

"Proses audit terhadap laporan keuangan pemerintah daerah mengacu pada Undang-Undang No.15/2004. Di dalam pasal 17 dijelaskan, BPK memiliki kewenangan untuk memeriksa laporan keuangan yang diserahkan oleh pemkab," paparnya pada Tribunjogja.com.

Lanjutnya, setelah proses pemeriksaan selesai, BPK juga diperintahkan menyerahkan hasil dari audit yang dilakukan untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban APBD. (*)

Penulis: Wisang Seto Pangaribowo
Editor: Gaya Lufityanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved