Yogyakarta

Pemda DIY Kembali Raih Opini WTP

Opini wajar tanpa pengecualian merupakan capaian tertinggi dari opini profesional Badan Pemeriksa Keuangan.

Pemda DIY Kembali Raih Opini WTP
TRIBUNJOGJA.COM / Suluh Pamungkas
ilustrasi 

Kemudian yang kedua kekurangan volume atas 5 paket pekerjaan pada 4 organisasi perangkat daerah.

Raih WTP 8 Kali Berturut-turut, Pemda DIY Didorong Tingkatkan Kualitas LHP

BPK menemukan kekurangan volume dan selain mengecek bukti administratif dokumen-dokumen pihaknya secara substansi juga harus memeriksa memeriksa barang ataupun unit yang ditransaksikan.

"Dan biasanya kalau dia buat jalan BPK juga mengecek ketebalannya cukup. Apakah materialnya cukup dan lain sebagainya, " urainya.

Permasalahan yang ditemukan tersebut telah dimuat dalam buku dua dan buku yang menjadi LHP untuk temuan-temuan ini. Pemerintah daerah mempunyai waktu 60 hari untuk menindaklanjuti.

"Bukan 60 hari untuk menyelesaikan namun 60 hari untuk menindaklanjuti dan apabila di akhir hari ke 60 terdapat permasalahan, maka pemerintah daerah dapat melaporkan kepada kepala perwakilan apakah rekomendasinya diubah ataukah diberikan rekomendasi yang baru lagi untuk menindaklanjuti setelah berikutnya, " katanya.

Agus menyebut pada tingkat penyelesaian 77 persen hingga 77,8 + 1persen dan dicapai yang tinggi karena secara nasional tindak lanjut LHP BPK itu cuma 63 persen.

Sehingga, Daerah Istimewa Yogyakarta termasuk pencapaian tinggi dalam konteks menindaklanjuti temuan BPK.

Dia menyebutkan, masih terdapat 207 rekomendasi atau sekitar 22,9 persen harus menjadi prioritas untuk ditindaklanjuti pada masa masa yang akan datang. (*)

Penulis: ais
Editor: Gaya Lufityanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved