Pemerintah Batasi Akses Tertentu di Media Sosial Demi Cegah Penyebaran Berita Hoaks

Langkah itu dilakukan untuk mencegah provokasi hingga penyebaran berita bohong kepada masyarakat

Pemerintah Batasi Akses Tertentu di Media Sosial Demi Cegah Penyebaran Berita Hoaks
ANTARA
Menkopolhukam Wiranto (tengah) bersama Menkumham Yasonna H Laoly 

TRIBUNJOGJA.COM - Pemerintah mengambil langkah pembatasan sementara akses tertentu di media sosial.

Langkah itu dilakukan untuk mencegah provokasi hingga penyebaran berita bohong kepada masyarakat.

Provokator Mengaku Dibayar Rp 6 Juta untuk Bikin Kerusuhan di Aksi 22 Mei

Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (22/5/2019).

"Akan kami adakan pembatasan akses di media sosial. Fitur tertentu tidak diaktifkan untuk menjaga agar hal-hal negatif tidak terus disebarkan ke masyarakat," kata Wiranto.

Wiranto didampingi Kepala Polri Jenderal (Pol) Tito Karnavian, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, Menkominfo Rudiantara, dan pejabat lain.

Dalam jumpa pers tersebut, mereka menjelaskan kronologi kerusuhan dan fakta-fakta yang ditemukan kepolisian.

Setelah kerusuhan tersebut, beredar berbagai informasi hoaks di media sosial yang meresahkan masyarakat.

Pemerintah melihat, berdasarkan rangkaian peristiwa hingga kerusuhan pecah, terlihat ada upaya membuat kekacauan nasional.

Hal itu terlihat dari pernyataan tokoh-tokoh yang kemudian menyalahkan aparat keamanan atas jatuhnya korban jiwa.

Wiranto melihat ada upaya membangun kebencian hingga antikepada pemerintah.

Halaman
12
Editor: ton
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved