Pemilu 2019

Cium Rencana Inkonstitusional, Wiranto Sebut Itu Kejahatan Serius dan Minta Demo 22 Mei Dibatalkan

Wiranto telah mencium rencana inkonstitusional itu dan mengatakan demo 22 Mei bakal mengepung kantor KPU, Bawaslu, DPR dan Istana.

Editor: Yoseph Hary W
KOMPAS.com/VITORIO MANTALEAN
Foto Ilustrasi demo- Kapolres Jakarta Pusat Kombes Harry Kurniawan saat bernegosiasi dengan komando massa aksi demo Bawaslu, Selasa (21/5/2019). 

Cium Rencana Inkonstitusional, Wiranto Sebut Itu Kejahatan Serius dan Minta Demo 22 Mei Dibatalkan

TRIBUNJOGJA.COM - Demo besar-besaran melalui aksi 22 Mei 2019 untuk menolak hasil rekapitulasi suara Pilpres 2019 yang ditetapkan KPU disebut berbau rencana inkonstitusional. 

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto telah mencium rencana inkonstitusional itu dan mengatakan dalam agenda demo menolak hasil rekapitulasi Pemilu 2019 itu massa bakal mengepung kantor KPU, Bawaslu, DPR dan Istana. 

Wiranto pun menegaskan hal itu merupakan kejahatan serius yang mengancam kedaulatan negara. 

Mobil Teroris Putar Balik, Petugas Gabungan Kejar Sampai Tanjakan, Lima Orang Ditangkap

Menko Polhukam Wiranto
Menko Polhukam Wiranto ( ANTARA FOTO/NOVA WAHYUDI via kompas.com)

Selundupkan Senjata untuk Aksi 22 Mei, Mayjen S dan Praka BP Ditahan

Penyataan Sikap Prabowo Subianto Tanggapi Pengumuman Hasil Rekapitulasi KPU

Ucapan Rasa Syukur Keluarga Besar Jokowi di Solo,

Informasi dihimpun Tribun Jogja dari kompas.com,  Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan, ada rencana inskonstitusional dalam agenda demo pada Rabu (22/5/2019) besok.

Demo tersebut untuk menolak hasil rekapitulasi suara Pilpres 2019 yang dilakukan KPU.

Wiranto mengatakan, dalam demo besar-besaran di Jakarta tersebut, rencananya massa akan mengepung kantor KPU, Bawaslu, DPR, hingga Istana.

Pihak pendemo mengundang warga dari luar Jakarta untuk datang ke Ibu Kota.

Masalahnya, kata dia, ada rencana untuk menduduki kantor-kantor tersebut.

"Itu tindakan keliru, tidak dibenarkan. Tindakan yang akan melawan hukum dan tidak akan didukung masyarakat banyak. Itu adalah kejahatan serius yang mengancam kedaulatan negara," kata Wiranto saat jumpa pers di Kantor Kemenko Polhukam Jakarta, Selasa (21/5/2019).

Wiranto menegaskan, siapapun yang menduduki kantor lembaga harus bertanggungjawab secara hukum.

"Siapapun yang melakukan itu harus bertanggungjawab dan akan mendapatkan hukuman yang cukup berat," kata Wiranto.

Penetapan KPU

KPU resmi menetapkan perolehan suara nasional masing-masing peserta pemilu presiden-wakil presiden, partai politik DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota dan DPD pada Pemilu 2019, Selasa (21/5) dini hari
KPU resmi menetapkan perolehan suara nasional masing-masing peserta pemilu presiden-wakil presiden, partai politik DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota dan DPD pada Pemilu 2019, Selasa (21/5) dini hari (Twitter KPU RI)

KPU menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan dan perolehan suara tingkat nasional untuk pilpres 2019 dalam sidang pleno pada Selasa (21/5/2019) dini hari.

Hasilnya, pasangan calon nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin menang atas paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Jumlah perolehan suara Jokowi-Ma'ruf mencapai 85.607.362 atau 55,50 persen.

Halaman
12
Sumber: Kompas.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved