Bantul

Bupati Suharsono: Semua Sudah Sesuai Aturan, Tidak Ada Alasan Batalkan Pelantikan Dukuh

Bupati Bantul Drs H Suharsono angkat bicara terkait persoalan Yuli Lestari, Dukuh yang ditolak warganya di Pandeyan, Bangunharjo, Sewon, Bantul.

Bupati Suharsono: Semua Sudah Sesuai Aturan, Tidak Ada Alasan Batalkan Pelantikan Dukuh
Tribun Jogja/ Ahmad Syarifudin
Proses pelantikan Yuli Lestari sebagai Dukuh Pandeyan di Pendopo Balai Desa Bangunharjo Sewon Bantul Jumat (17/5/2019) 

TRIBUNJOGJA.COM, BANTUL - Bupati Bantul Drs H Suharsono angkat bicara terkait persoalan Yuli Lestari, Dukuh yang ditolak warganya di Pandeyan, Bangunharjo, Sewon, Bantul.

Menurut dia, tidak ada aturan yang melarang Dukuh dijabat oleh seorang perempuan.

Apalagi, proses pengisian jabatan Pamong tersebut, menurut dia sudah sesuai prosedur dan aturan.

"Tidak ada alasan untuk membatalkan [pelantikan Dukuh perempuan]. Kemarin, semuanya sudah dilaksanakan sesuai prosedur. Tidak ada yang dilanggar," katanya, dikomplek gedung Parasamya, Bantul, Senin (20/5/2019).

Camat Sewon Sayangkan Penolakan Terhadap Dukuh Yuli Lestari

Suharsono mengatakan justru dirinya yang akan dinyatakan melanggar aturan, apabila membatalkan pelantikan Yuli Lestari sebagai Dukuh.

Ia kemudian mempersilakan apabila ada warga yang keberatan dan hendak membawa persoalan ini keranah hukum.

Dirinya siap menghadapi.

"Tapi lebih baik musyawarah saja," terangnya.

Sekretaris Daerah Bantul Helmi Jamharis mengatakan Pemerintah Kabupaten Bantul tetap akan mengakui proses yang telah dilakukan oleh panitia seleksi Pamong di Desa Bangunharjo itu.

Menurut Helmi, sikap pemerintah Bantul tetap menghormati dan mendorong pihak kecamatan dan Desa untuk melantik Yuli Lestari sebagai Dukuh definitif.

Ia mempersilahkan apabila tidak puas dengan sosok yang terpilih silahkan bisa disampaikan sesuai mekanisme yang ada. Misalkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara [PTUN].

Kisah Yuli Lestari, Dukuh Terpilih Dusun Pandeyan yang Ditolak Warganya Sendiri

"Tetapi bila [penolakan] dilakukan diluar jalur hukum, pokoke aku ora setuju dukuh harus diganti. Kami tidak mungkin melakukan," terangnya. (TRIBUNJOGJA.COM)

Penulis: Ahmad Syarifudin
Editor: Ari Nugroho
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved