Gunungkidul

Pantau Kinerja PNS, Pemkab Gunungkidul Telah Terapkan Aplikasi Mobsi

Fitur tersebut dapat mengantisipasi kebocoran data absensi sehingga kedisiplinan pegawai menjadi semakin baik.

Pantau Kinerja PNS, Pemkab Gunungkidul Telah Terapkan Aplikasi Mobsi
TRIBUNJOGJA.COM / Suluh Pamungkas
Berita Gunungkidul 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Wisang Seto Pangaribowo

TRIBUNJOGJA.COM, GUNUNGKIDUL - Presiden mengeluarkan Peraturan Pemerintah nomor 30 tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Namun sebelum peraturan tersebut diluncurkan, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah terapkan penilaian Kinerja PNS sejak beberapa tahun terakhir.

Kepala Bidang Status, Kinerja, dan Kesejahteraan Pegawai, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Gunungkidul, Iskandar mengungkapkan, di Kabupaten Gunungkidul sendiri beberapa tahun terakhir telah melakukan pantauan terhadap kinerja PNS.

Dua Rekomendasi Brand Fashion Lokal Kekinian

"Adanya aplikasi absensi berbasis teknologi (Mobsi), Pemerintah Kabupaten Gunungkidul jadi lebih mudah dalam melakukan pantauan kinerja PNS. Aplikasi ini tidak hanya digunakan untuk absen saja, tetapi di dalamnya juga ada fitur-fitur lainnya juga," ucapnya pada Tribunjogja.com, Minggu (19/5/2019).

Lanjutnya, dari aplikasi tersebut dapat dilihat apa yang dikerjakan oleh PNS, dan juga dapat mengetahui sedang tugas dimana apakah tugas di kantor seperti biasa atau ada tugas lainnya yang mengharuskan keluar dari wilayah kantor yang bersangkutan.

Dengan adanya fitur tersebut, menurutnya, dapat mengantisipasi kebocoran data absensi sehingga kedisiplinan pegawai menjadi semakin baik.

"Mungkin saja, jika kinerja baik maka juga akan berdampak seperti pemberian tunjangan. Namun jika kinerja tidak baik, maka pemerintah daerah juga akan memberikan sanksi sesuai dengan tingkatan pelanggaran," imbuhnya.

KPU Gunungkidul Surati Parpol untuk Ingatkan Caleg Terpilih Sampaikan LHKPN

Menurutnya, sanksi yang diberlakukan jika PNS melanggar aturan atau kurang disiplin adalah mulai dari sanksi teguran bahkan dampai dengan pemecatan.

"Dengan demikian diharapkan kinerja para pegawai negeri sipil jauh lebih baik dan maksimal kembali," katanya.

Halaman
12
Penulis: Wisang Seto Pangaribowo
Editor: Gaya Lufityanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved