Kota Yogyakarta

Posko THR Bukan Sekadar Seremonial

Pihaknya akan duduk bersama pengawas untuk membicarakan terkait pelanggaran bila ada aduan yang masuk melalui posko.

Posko THR Bukan Sekadar Seremonial
(Shutterstock)
Ilustrasi THR 

Laporan Reporter Tribun Jogja Kurniatul Hidayah

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Tahun ini Dinas Koperasi, UMKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta kembali membuka Posko Pengaduan THR di Kompleks Balaikota Yogyakarta.

Kabid Kesejahteraan dan Hubungan Industrial Dinas Koperasi, UMKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Tri Karyadi Riyanto menjelaskan bahwa secara resmi Posko tersebut akan didirikan pada Senin (20/5/2019).

Berbeda dengan tahun lalu, keberadaan Posko THR tahun ini akan dibagi menjadi dua, yakni pada 20-28 Mei posko akan menitikberatkan pada pelayanan konsultasi pengaduan THR pada pekerja atau perusahaan.

Sementara 29 Mei - 10 Juni akan dilakukan sisi penegakan oleh pengawas tenaga kerja terkait pelanggaran-pelanggaran yang ada.

THR dan Gaji 13 PNS Tahun 2019, Ketentuan Kapan Cair untuk Swasta dan Besaran yang Diterima

"Trendnya dari 2016 sampai 2018 (pelanggaran terkait THR) cenderung menurun karena ada Permenaker yang di dalamnya juga memuat sanksi-sanksi. Jadi seharusnya dari perusahaan sudah memahami itu," urainya, Jumat (17/5/2019).

Tri Karyadi menambahkan, sesuai dengan amanah presiden yang disampaikan melalui Kementerian Ketenagakerjaan, posko yang ada tidak hanya seremonial pengaduan saja, tapi lebih ditekankan pada sisi penegakan peraturan.

"Misalkan setelah H-7 ada pelanggaran perusahaan yang tidak memberikan THR seauai dengan batas waktu H-7, maka ada sanksi yang harus diterapkan. Misalkan denda 5 persen, sanksi administrasi berupa teguran lisan dan tertulis," jelasnya.

Ia menjelaskan bahwa kewenangan penindakan ada pada pengawas tenaga kerja yang ada di DIY.

Pihaknya akan duduk bersama pengawas untuk membicarakan terkait pelanggaran bila ada aduan yang masuk melalui posko.

Pencairan THR ASN Cukup dengan Perbup

"Di posko kami melibatkan pengawas tenaga kerja. Kita melakukan pembinaan perusaahan yang sudah dilakukan sebelum puasa. Setiap ada momentum, kita menyelipkan pesan tentang THR yang sesuai dengan Permenaker 6/2016 tentang THR," jelasnya.

Terkait besaran nilai THR, ia menutirkan bahwa hal tersebut juga sudah diatur dengan jelas.

Apabila buruh punya masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih, maka besaran THR yang diberikan sebanyak satu bulan upah.

Namun apabila masa kerja belum ada satu tahun, maka penghitungan THR dengan rumus masa kerja dibagi 12 kemudian dikali 1 kali upah yang diterima tiap bulan.

"Jadi bukan hanya soal keterlambatan, namun juga besaran THR yang tidak sesuai bisa diadukan ke posko. Bisa datang langsung atau melalui WA dan telepon. Nanti kami akan langsung melakukan klarifikasi ke perusahaan," pungkas Tri Karyadi.(TRIBUNJOGJA.COM)

Penulis: kur
Editor: Ari Nugroho
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved