Kota Yogyakarta

Dinkes Kota Yogyakarta Tanyakan Data Tunggakan PDPD

Hal ini didasarkan atas diterbitkannya aturan terbaru dari BPJS Kesehatan di Jakarta.

Dinkes Kota Yogyakarta Tanyakan Data Tunggakan PDPD
TRIBUNJOGJA.COM / Suluh Pamungkas
Berita Kota Yogya 

Laporan Reporter Tribun Jogja Kurniatul Hidayah

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta tengah meminta data peserta BPJS Kesehatan (JKN) yang didaftarkan pemerintah daerah (PDPD) yang menunggak ke pihak BPJS Kesehatan.

Hal ini untuk mendapatkan kejelasan nasib mereka.

Kasi Penjaminan dan Peningkatan Mutu Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Umi Nur Chariyati mengatakan saat ini total warga yang ikut dalam PDPD hingga Mei yakni 82.997 peserta dari total yang dianggarkan 83.430 peserta dengan nilai sekitar Rp 24,8 miliar.

Dinkes Kota Yogyakarta Temukan 81 Orang dengan Gejala TB dalam Program Ketuk Pintu

"BPJS Kesehatan memiliki aturan bahwa peserta yang menunggak harus melunasi tunggakan maksimal 6 bulan. Hanya saja untuk konsekuensi bila belum melunasi sedang kami tanyakan kejelasan ke BPJS," bebernya, Jumat (17/5/2019).

Disinggung mengenai jumlah warga dalam PDPD yang menunggak, Umi belum bisa memberikan informasi karena data tiap waktu terus berubah.

Pimpinan Komisi D DPRD Kota Yogyakarta, Antonius Fokki Ardiyanto mengatakan dikhawatirkan hak rakyat dalam mengakses kesehatan juga akan terganggu.

Hal ini didasarkan atas diterbitkannya aturan terbaru dari BPJS Kesehatan di Jakarta.

"Aturan BPJS yang terbaru bagi masyarakat yang sebelum mengikuti program PDPD memiliki tunggakan dan tidak melunasi dalam jangka waktu 6 bulan maka tidak akan difasilitasi dalam mengakses hak kesehatan di faskes manapun artinya harus membayar sendiri," bebernya.

Isi libur Lebaran, Dinpar Kota Yogyakarta akan Gelar Pentas Kawasan

Oleh sebab itu, tanbahnya, diperlukan adanya solusi yang dirembug bersama antara lembaga BPJS Kesehatan, Pemerintah Kota Yogyakarta dan DPRD Kota Yogyakarta.

Hal ini dimaksudkan untuk menjamin hak dasar rakyat bidang kesehatan.

"Bila hal tersebut juga tidak bisa diselesaikan maka kemungkinan besar kita dlm hal ini Komisi D DPRD Kota Yogyakarta di dalam pembahasan APBD Perubahan akan mengusulkan kembali kepada skema jamkesda untuk menjamin hak kesehatan rakyat Kota Yogyakarta sesuai konstitusi UUD 1945," ujarnya.(TRIBUNJOGJA.COM)

Penulis: kur
Editor: Ari Nugroho
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved