Nasional

Ponpes Sunan Kalijaga Kecam Gerakan People Power

Rencana gerakan people power nyata adalah tindakan melawan prinsip bernegara yang menganut paham konstitusionalisme dan hukum.

Ponpes Sunan Kalijaga Kecam Gerakan People Power
TRIBUNJOGJA.COM / Suluh Pamungkas
ilustrasi 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Keluarga besar Ponpes Sunan Kalijaga Gesikan Bantul, mengecam pihak-pihak yang berkepentingan untuk melakukan gerakan people power ataupun gerakan kedaulatan rakyat sejenisnya pada 22 Mei 2019 mendatang.

Pengasuh Ponpes Sunan Kalijaga, Beny Susanto meminta kepada aparat kepolisian untuk mengambil langkah ataupun kebijakan yang tegas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terkait wacana pelaksanaan tersebut.

Pihaknya juga mengapresiasi langkah pengamanan dan proses hukum terhadap sejumlah tokoh dalam dugaan makar, provokasi dan ancaman terhadap keamanan negara.

Ketua DMI Kota Yogyakarta, HM Fathoni Siroj Ingatkan People Power Bukan Cara yang Tepat

Sehingga, Beny menyesalkan imbauan dan ajakan terhadap gerakan serupa oleh para elite-elite politik.

Menurutnya terdapat argumen keagamaan dan aturan konstitusi (qoriinatul ahkam, wujuudul 'llat) yang mengharamkan gerakan people power tersebut.

"Maka dari itu kami minta kepada para santri, keluarga, seluruh muslimin dan warga bangsa agar menjauhi dan tidak mengikuti seruan itu," kata Beny melalui keterangannya, Kamis (16/5/2019).

Ia melanjutkan, rencana gerakan people power nyata adalah tindakan melawan prinsip bernegara yang menganut paham konstitusionalisme dan hukum.

Tokoh Lintas Agama Yogyakarta Kyai Abdul Muhaimin Ajak Menolak People Power

Dengan demikian, dalam menegakkan tujuan politik, kebenaran dan keadilan dalam qoidah fiqhiyah ada ketentuan yang harus dicapai dengan cara-cara yang legal, bukan atas tuduhan, nafsu dan prasangka (Lil wasaail hukmul maqaashid).

"Oleh karena itu people power bukan cara yang legal, bukan pula jihad dalam konteks NKRI. Jihad konstitusional sesungguhnya menempuh langkah penyelesain persoalan-persoalan kepemiluan melalui lembaga-lembaga terkait; KPU, Bawaslu, DKPP dan MK RI serta mengawal prosesnya," jelas dia.

"Peserta pemilu yang merasa dicurangi dan menuding pihak tertentu melakukan pelanggaran harus melalui proses formil-materil lembaga kepemiluan sebagaimana diatur UU, bukan atas dasar opini individu, kelompok, parpol atau peserta pemilu," pungkas dia. (TRIBUNJOGJA.COM)

Penulis: Yosef Leon Pinsker
Editor: Ari Nugroho
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved