Prabowo Tolak Hasil Hitung Suara KPU, Begini Tanggapan TKN Jokowi-Ma'ruf Amin

Prabowo Subianto mengatakan bahwa Indonesia saat ini mengalami pemerkosaan demokrasi

Prabowo Tolak Hasil Hitung Suara KPU, Begini Tanggapan TKN Jokowi-Ma'ruf Amin
KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO
Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto saat berbicara dalam acara Mengungkap Fakta-Fakta Kecurangan Pilpres 2019 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Selasa (14/5/2019) 

TRIBUNJOGJA.COM - Juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Teuku Taufiqulhadi, menanggapi sikap penolakan Calon Presiden Prabowo Subianto terhadap hasil perhitungan suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Ia mengatakan penolakan tersebut sama saja dengan menolak hasil keputusan rakyat yang telah menentukan pilihannya pada 17 April lalu.

"Saya harus sampaikan bahwa hasil pleno KPU tentang hasil pemilu, tidak bisa ditolak oleh siapapun. Menolak berarti menolak hasil keputusan rakyat. Menolak hasil keputusan rakyat berarti sama dengan memusuhi dan mengkhianati rakyat," kata Taufiqulhadi melalui siaran pers, Rabu (15/5/2019).

Prabowo Subianto tiba di Hotel Lor In Sentul, Bogor, Jawa Barat, untuk menghadiri Itjmak Ulama 3, Rabu (152019).
Prabowo Subianto tiba di Hotel Lor In Sentul, Bogor, Jawa Barat, untuk menghadiri Itjmak Ulama 3, Rabu (152019). (KOMPAS.com/AFDHALUL IKHSAN)

Legislator Partai Nasdem itu pun meminta kepada pihak yang merasa dirugikan untuk menempuh jalur konstitusional.

Jika ada kecurangan, lanjutnya, harus membawa bukti-bukti kuat yang mengindikasikan kecurangan tersebut.

"Jika ada perselisihan proses pemilu, bawa ke Bawaslu. Jika terjadi perselisihan hasil pemilu, MK (Mahkamah Konstitusi) yang akan mengadilinya. Tapi tidak bisa menolak keseluruhannya," tegasnya.

Tolak Hasil Penghitungan Suara KPU, BPN Prabowo-Sandi Klaim Terjadi Kecurangan di Pilpres 2019

Di Acara Ungkap Kecurangan Pilpres 2019, Prabowo Tegaskan Akan Menolak Hasil Perhitungan Suara KPU

"Kemudian mereka yang menuduh ada kecurangan, mereka yang harus membawa buktinya. Itu disebut asas hukum actori incumbit prabotio. Artinya barang siapa yang mendalil, maka orang tersebut yang harus membuktikan," imbuhnya.

Taifiqulhadi menambahkan, pasangan Prabowo-Sandi harus membuktikan sendiri jika merasa ada kecurangan pada penyelenggaraan Pilpres 2019.

"Bukan meminta orang lain yang  bertanggung jawab seperti meminta membentuk Pansus hasil pemilu di DPR  atau meminta ditolak hasil real count KPU," pungkasnya.

Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi menggelar pemaparan kecurangan Pemilu 2019 di Hotel Grand Sahid Jaya, Selasa, (14/5/2019).

Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto saat berbicara dalam acara Mengungkap Fakta-Fakta Kecurangan Pilpres 2019 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Selasa (14/5/2019).
Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto saat berbicara dalam acara Mengungkap Fakta-Fakta Kecurangan Pilpres 2019 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Selasa (14/5/2019). ((KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO))
Halaman
123
Editor: ton
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved