Pemilu 2019

Oknum Penyelenggara Pemilu yang Curang Terancam Pidana 4 Tahun

Bawaslu tengah melakukan penanganan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu di Sleman dan Bantul.

Oknum Penyelenggara Pemilu yang Curang Terancam Pidana 4 Tahun
Tribun Jogja/ Ahmad Syarifudin
Kordiv Penindakan Pelanggaran Pemilu Bawaslu DIY, Sri Rahayu Werdiningsih, saat ditemui di Pengadilan Negeri Bantul, Senin (14/1/2019). 

Laporan Reporter Tribun Jogja Kurniatul Hidayah

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Bawaslu tengah melakukan penanganan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu di Sleman dan Bantul.

Komisioner Bawaslu DIY, Sri R Werdiningsih mengatakan bahwa terkait hal tersebut, penyelenggara Pemilu yang bersangkutan melakukan pelanggaran kode etik dan kemungkinan juga tindakan pidana.

"Kalau dilakukan penyelenggara Pemilu maka otomatis itu pelanggaran etik. Ini kuat dugaan, saat ini proses penanganan Bawaslu Sleman, bahwa dilakukan internal penyelenggara karena yang membawa data selain penyelenggara tidak ada. Ada proses penggeseran angka, maka ada kemungkinan juga pelanggaran pidana Pemilu," bebernya, Rabu (15/5/2019).

Wanita yang biasa dipanggil Cici ini mengatakan bahwa sesuai dengan pasal 532 Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tak bernilai atau peserta Pemilu mendapatkan tambahan atau pengurangan suara, maka ancaman pidana kurungan penjara maksimal 4 tahun dan denda Rp 48 juta.

Tolak Hasil Penghitungan Suara KPU, BPN Prabowo-Sandi Klaim Terjadi Kecurangan di Pilpres 2019

"Selain terancam pelanggaran kode etik, juga pelanggaran pidana bila terbukti nantinya," tambahnya.

Ia menerangkan, pihaknya telah memberikan rekomendasi terkait administrasi agar dilakukan cek satu per satu perolehan angka itu.

"Dan terbukti angka itu berpindah dari satu caleg ke caleg lain dari satu partai ke partai lain. Secara administratif itu harus dikembalikan ketika ada suara yang salah, entah sengaja atau tidak," ucapnya.

Kesalahan administrasi tersebut, lanjutnya, maka harus dikembakikan dan dikakukan pembenaran secara administratif.

Sementara untuk pelanggaran pidana adalah soal tindakan oknum.

Halaman
12
Penulis: kur
Editor: Ari Nugroho
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved