Kota Yogyakarta

Haryadi: Toko Berjejaring Tetap Dibatasi

Haryadi menjelaskan, bahwa dalam Perwal tersebut tidak ada klausul yang menyebutkan bahwa semua toko berjejaring bebas berdiri di Kota Yogyakarta.

Haryadi: Toko Berjejaring Tetap Dibatasi
net
ilustrasi 

Laporan Reporter Tribun Jogja Kurniatul Hidayah

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti buka suara terkait rekomendasi DPRD Kota Yogyakarta yang memintanya untuk membatalkan Perwal nomor 56 tahun 2018 tentang Penataan Usaha Minimarket di Kota Yogyakarta.

Haryadi menjelaskan, bahwa dalam Perwal tersebut tidak ada klausul yang menyebutkan bahwa semua toko berjejaring bebas berdiri di Kota Yogyakarta.

Semuanya tetap dibatasi dengan berbagai aturan yang mengikat dalam Perwal tersebut.

Forpi Sebut Jumlah Toko Moderen di Kota Yogyakarta Sudah Melebihi Batas

"Itu juga membatasi. Perwal isinya bukan membebaskan, itu isinya aturan. Kami terimakasih (rekomendasi dewan), itu masukan buat kita. Kita juga perlu Perwal itu untuk menata pertumbuhan ekonomi saat ini," ungkapnya, Senin (13/5/2019)

Terkait poin mengenai kemitraan dan kemungkinan sharing saham toko berjejaring oleh warga, Haryadi mengatakan bahwa kemitraan diperlukan agar toko kelontong dan toko berjejaring tersebut hidup bersama dan tidak saling mematikan.

"Jadi bersinergi, bermitra aja agar toko berjejaring bisa bermitra ke warga masyarakat. Agar tidak jadi ketimpangan ekonomi. Nanti juknis pasti ada," tegasnya.

Pemkot Dorong Produk UMKM Masuk Toko Moderen

Sebelumnya, Dewan meminta agar Wali Kota Yogyakarta membatalkan Perwal nomor 56 tahun 2018 tentang Penataan Usaha Minimarket di Kota Yogyakarta, yang disampaikan dalam Rapat Paripurna (Rapur) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ) pada pekan ini.

"Kemarin dalam rapur penetapan rekomendasi atas LKPJ Walikota DPRD mengajukan rekomendasi pencabutan Perwal tentang toko jejaring," ujar Ketua Komisi B DPRD Kota Yogyakarta, Nasrul Khoiri.

Ia mengatakan, bahwa secara yuridis Perwal tersebut tidak sejalan dengan Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta yang semangatnya adalah membatasi keberadaan toko berjejaring.

Halaman
12
Penulis: kur
Editor: Ari Nugroho
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved