Pemilu 2019

PPP Akan Lapor Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu

Terjadinya pergeseran suara ini dinilai Ketua DPC PPP Sleman, HM Nasikhin sebagai bentuk upaya manipulasi data.

PPP Akan Lapor Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu
TRIBUNJOGJA.COM / Santo Arie H
Proses rekapitulasi tingkat kabupaten 

TRIBUNJOGJA.COM, SLEMAN - Setelah dilakukan pengecekan, tak hanya suara PPP saja yang hilang, namun partai Berkarya, Perindo dan Hanura juga mengalami hal serupa meski angkanya tidak besar.

Terjadinya pergeseran suara ini dinilai Ketua DPC PPP Sleman, HM Nasikhin sebagai bentuk upaya manipulasi data.

"Ini kan manipulasi data. kenapa bisa hilang? Partai lain kecil-kecil, tapi kami 1.508 hilang, besar sekali, ini bisa untuk menambah satu kursi, dan mengubah semua draft. Saya yakin partai lain juga akan dirugikan," paparnya, Kamis (9/5/2019).

Angka 1.508 bagi mereka adalah angka yang besar meskipun itu tidak akan menjadikan mereka sebagai anggota legislatif.

Klaim Keberatan dari PPP dalam Proses Rekapitulasi Suara Tingkat Kabupaten Membuahkan Hasil

"Tp itu keterkaitan dengan suara sah, perolehan yang kami perjuangkan selama ini," cetusnya.

Atas perubahan jumlah suara di tingkat kecamatan ini, pihaknya pun akan mengajukan gugatan dengan melaporkan PPK ke Bawaslu.

"Yang melaksanakan tugas, yang menghitung, yang update yang akan kami tuntut. Tetap akan kami kejar, siapa di belakang ini yang bermain," tegasnya

Koordinator Divisi Hukum, Data dan Informasi Bawaslu Sleman, Arjuna Al Ikhsan Siregar mempersilakan jika pihak PPP akan memberikan laporan.

Namun tanpa adanya laporan pun hal ini sudah masuk dalam temuan Bawaslu Sleman dan pihaknya akan mengusut masalah ini.

Sempat Hilang, 1508 Suara Dikembalikan ke PPP Saat Rekap Suara di Sleman

"Ini kan temuan di dalam forum rekapitulasi, kami harus menyingkapi fakta hukum ini. Fakta sekarang, ada pergeseran suara, baik dari satu partai ke partai lain maupun antar caleg dari satu partai, kami akan bahas dulu," tuturnya.

"Kalau tidak ditindaklanjuti, malah kita dianggap salah dan melanggar kode etik, karena tahu ada pelanggaran tapi tidak ditindaklanjuti. Ini namanya pembiaran. Maka kami kaji dulu, apakah masuk pelanggaran pidana, kode etik, atau administrasi," imbuhnya.(TRIBUNJOGJA.COM)

Penulis: nto
Editor: Ari Nugroho
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved