Pemilu 2019

JaDI DIY Rekomendasikan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Ditinjau Ulang

JaDI DIY Rekomendasikan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Ditinjau Ulang

JaDI DIY Rekomendasikan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Ditinjau Ulang
Tribun Jogja/Kurniatul Hidayah
Perwakilan Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) DIY ketika memberikan keterangan pers terkait rekomendasi Pemilu 2019, Selasa (7/5/2019). 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYAKARTA - Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) DIY memberikan rekomendasi terkait pelaksanaan Pemilu 2019.

Ketua Presidium JaDI DIY, Mohammad Najib mengatakan bahwa Pemilu 2019 merupakan Pemilu paling rumit.

"Menggabungkan pemilihan dengan pemilihan presiden ini memungkinkan munculnya banyak masalah karena jumlah penduduk bertambah dan kompleksitas bertambah," ujarnya, ketika memberikan keterangan pers di Kantor Dinas Komunikasi dan Persandian Kota Yogyakarta, Selasa (7/5/2019).

Padahal, lanjutnya, ke depan Pemilu tidak hanya ada tambahan pemilihan presiden tapi akan digabungkan dengan pemilihan kepala daerah.

Temukan Perbedaan Jumlah Pemilih DPD dan DPR RI, Bawaslu DIY Minta KPU Lakukan Pengecekan

Hal ini ditegaskannya perlu ditinjau ulang mengingat banyaknya masalah di lapangan hingga ratusan nyawa yang meninggal saat Pemilu 2019.

"Kalau belajar dari Pemilu zaman dulu, pada saat orde baru pemilihnya yang banyak meninggal karena kekerasan. Sampai saat ini belum ada yang meninggal dari aspek pendukung calon. Tapi dari penyelenggara yang jumlahnya banyak. Ini juga jadi pertimbangan bagi penyusun regulasi," urai Najib.

Najib menambahkan terdapat fenomena umum yang terjadi di beberapa daerah, tak terkecuali di Kota Yogyakarta dalam hal ini A5. Undang-Undang dan Mahkamah Konstitusi telah memberikan keleluasaan untuk mengurus pindah pilih, namun keleluasaan itu tidak berlaku untuk KPU terkait penambahan pencetakan surat suara.

"Kurang terantisipasi di surat suara. Apalagi Yogya ini lebih banyak yang pindah pilih ke Yogya ketimbang yang keluar kota. Sebenarnya masalah A5 bukan hanya kurang surat suara tapi juga tata kelola," ungkapnya.

Tingkat Partisipasi Pemilu 2019 di Bantul Capai 88 Persen, Lampaui Target Nasional

Selanjutnya, mengenai banyaknya Pemungutan Suara Ulang (PSU), yang di Kota Yogyakarta tedapat di 4 titik, menunjukkan bukti bahwa pemungutan suara yang berjalan tidak sesuai dengan aturan main.

"Maka Bawaslu merekomendasikan PSU. Koreksi itu memang dimungkinkan, tapi membuat tidak efisien. Tidak hanya petugas yang repot, tapi juga pemilih. PSU ini trend partisipasi rendah karena warga kota sudah tidak di kota jarena kerja di luar. Pemborosan juga untuk surat suara dan logistik lain serta harus bikin TPS baru lagi," beber Najib.

Ia menambahkan adanya perbedaan pemahaman di level KPPS bahkan penyelenggara pemilu, belum tuntas. Ini yang membuat Pemilu mengalami beberapa persoalan.

"Psu itu adalah bukti. Kalau penyelenggara belum memiliki pemahaman yang sama," ucapnya. (Tribunjogja I Kurniatul Hidayah)

Penulis: kur
Editor: has
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved