Kota Yogyakarta

Dewan Minta Perwal Toko Berjejaring Dibatalkan, Sarankan Pemkot Belajar dari Tomira di Kulonprogo

Dewan meminta agar Wali Kota Yogyakarta membatalkan Perwal nomor 56 tahun 2018

Dewan Minta Perwal Toko Berjejaring Dibatalkan, Sarankan Pemkot Belajar dari Tomira di Kulonprogo
net
ilustrasi 

Laporan Reporter Tribun Jogja Kurniatul Hidayah

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Dewan meminta agar Wali Kota Yogyakarta membatalkan Perwal nomor 56 tahun 2018 tentang Penataan Usaha Minimarket di Kota Yogyakarta, yang disampaikan dalam Rapat Paripurna (Rapur) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ) pada pekan ini.

"Kemarin dalam rapur penetapan rekomendasi atas LKPJ Walikota DPRD mengajukan rekomendasi pencabutan Perwal tentang toko jejaring," ujar Ketua Komisi B DPRD Kota Yogyakarta, Nasrul Khoiri, Sabtu (4/5/2019).

Ia mengatakan, bahwa secara yuridis Perwal tersebut tidak sejalan dengan Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta yang semangatnya adalah membatasi keberadaan toko berjejaring.

Pemkot Dorong Produk UMKM Masuk Toko Moderen

"Secara sosiologis berpotensi semakin menenggelamkan usaha-usaha kecil rakyat dalam hal ini toko kelontong. Selanjutnya secara faktual ketika masih berlaku Perwal lama pun, penegakan atas aturan pembatasan sangat lemah, dibuktikan dengan menjamurnya toko jejaring tidak berizin. Apalagi kalau aturan pembatasan dihapuskan," tegasnya.

Politisi PKS tersebut menjelaskan, dalam Perwal nomor 56 tahun 2018 tentang Penataan Usaha Minimarket di Kota Yogyakarta terdapat ruang lingkup yang diatur yakni penataan, kemitraan, perizinan, pembinaan dan pengawasan.

"Artinya sebelum bicara kemitraan, harus dibuat peta penataan dulu keberadaan toko jejaring eksisting ditambah juga dengan yang berpotensi didirikan," tuturnya.

Meski ada regulasi dalam Perwal tersebut yang mengharuskan toko berjejaring menjalin kemitraan dengan UMKM sekitar, namun hal tersebut dipandangnya kurang begitu efektif.

Pasalnya, pola kemitraan yang diatur dalam perwal masih sebatas menempatkan masyarakat atau pelaku usaha UMKM sebagau penyuplai produk dalam skala terbatas.

ToMiRa Efektif Perluas Pasar UMKM di Kulonprogo

"Padahal sebenarnya bisa dikaji pola kemitraan dengan menempatkan masyarakat sebagai bagian sharing kepemilikan. Seperti yang sudah dilakukan Kulonprogo dengan Tomira-nya.

Halaman
123
Penulis: kur
Editor: Ari Nugroho
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved