Kemendag Bersinergi dengan Pemprov DIY Kawal Harga dan Stok Bahan Pokok di Yogyakarta

Langkah ini untuk memastikan ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga, termasuk menjamin pendistribusian bahan pokok.

Kemendag Bersinergi dengan Pemprov DIY Kawal Harga dan Stok Bahan Pokok di Yogyakarta
dok.istimewa
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) dan pemerintah daerah melakukan pantauan harga bahan pokok di Pasar tradisional di Yogyakarta, Kamis (2/5/2019) 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Kementerian Perdagangan bersama Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta bersinergi menjaga stabilitas harga dan stok barang kebutuhan pokok di Yogyakarta, menjelang Puasa dan Lebaran 2019/1440H mendatang.

Untuk memastikan kondisi harga dan stok barang kebutuhan pokok aman, Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), Indrasari Wisnu Wardhana, melakukan pemantauan langsung ke pasar rakyat sekaligus melakukan rapat koordinasi (rakor) bersama para pemangku kepentingan di Yogyakarta, Kamis (2/5/2019).

"Pemantauan langsung ke lapangan ini sudah dilakukan selama tiga tahun berturut-turut dan mempunyai dampak yang positif terhadap pengendalian harga terutama menjelang hari besar keagamaan. Pemantauan langsung juga dilakukan agar bila terjadi gejolak harga, pemerintah dapat segera mengambil tindakan," kata Wisnu.

Rakor di Yogyakarta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan sebagai tindak lanjut arahan Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita, pada Rakornas HBKN di Bandung pada 20 Maret 2019 lalu.

Dalam Rakornas tersebut, Mendag menjelaskan salah satu mandat Presiden Republik Indonesia yaitu menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bapok serta mengutamakan penyerapan produksi dalam negeri.

Selain itu, Mendag juga menjelaskan empat langkah strategis yang telah disiapkan Kemendag dalam menyambut HBKN tahun ini.

Yakni pertama, penguatan regulasi yaitu peraturan presiden terkait penempatan dan penyimpanan bahan pokok penting; harga acuan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras; harga khusus; pendaftaran pelaku usaha distribusi bapok; penataan dan pembinaan gudang; serta pencantuman label kemasan beras.

Kedua, pemantauan dan pengawasan yang akan dilakukan oleh Eselon I Kemendag bersama dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Satgas Pangan di seluruh wilayah Indonesia.

Langkah ini untuk memastikan ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga, termasuk menjamin pendistribusian bahan pokok.

Dalam rakor, Wisnu menyampaikan harapannya kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Langkah ketiga, penatalaksanaanya itu melakukan rapat koordinasi (rakor) dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan pelaku usaha; fasilitasi dengan BUMN dan pelaku usaha; serta penugasan BULOG.

Keempat, melalui upaya khusus yaitu penetrasi ke pasar rakyat dan ritel modern. (*)

Penulis: Wahyu Setiawan Nugroho
Editor: ton
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved