Pendidikan

BNPB RI Sebut Pembangunan Infrastruktur Perlu Pertimbangankan Risiko Dampak Kebencanaan

Pembangunan infrastruktur dan kawasan pemukiman perlu mempertimbangkan risiko dan dampak kebencanaan yang bisa ditimbulkan di kemudian hari.

BNPB RI Sebut Pembangunan Infrastruktur Perlu Pertimbangankan Risiko Dampak Kebencanaan
istimewa
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI Letjen TNI Doni Monardo  

Laporan Reporter Tribun Jogja, Noristera Pawestri

TRIBUNJOGJA.COM, SLEMAN - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI Letjen TNI Doni Monardo menuturkan, pembangunan infrastruktur dan kawasan pemukiman perlu mempertimbangkan risiko dan dampak kebencanaan yang bisa ditimbulkan di kemudian hari.

Sebab, apabila sudah terkena bencana, biaya yang dikeluarkan untuk tahap rekonstruksi dan rehabilitasi tidaklah sedikit.

Oleh karena itu ia mengharapkan pemerintah pusat dan daerah untuk mempertimbangkan risiko kebencanaan dan melibatkan tim pakar kebencanaan dalam menyusun rancangan pembangunan. 

Sewindu Tribun Jogja, Bertekad Jadi Media Rujukan dalam Era Revolusi Industri 4.0

“Saatnya pembangunan selalu berorientasi pada kebencanaan dan menerima masukan dari pakar karenanya peneliti harus banyak diberi ruang,” kata Doni Monardo saat menyampaikan kuliah umum bertajuk “Kita Jaga Alam, Alam Jaga Kita” di Fakultas Teknik UGM, Kamis (2/5/2019).

Doni menuturkan selama empat bulan ia menjabat kepala BPNB ia menemukan banyak sektor kebencanaan yang harus dibenahi di tengah perubahan fenomena bencana alam dan perubahan iklim.

Ia menyebutkan bencana alam puting beliung dan banjir serta longsor termasuk tipe bencana yang paling banyak melanda wilayah Indoensia.

”Tahun 2019 ini, kejadian puting beliung naik signifikan, ada 628 kejadian, lalu banjir 446 kejadian dan longsor 434 dan karhutla 56, kenapa ini terjadi? Akibat ada perubahan iklim dan intensitas hujan tinggi akhir akhir ini,” katanya.

Bencana Hidrometeorologi Paling Banyak, Sepanjang 2019 Terjadi 1.586 Bencana Alam

Menurutnya sudah saatnya para kepala daerah bersama aparatur memberikan perlindungan bagi masyarakat melalui mitigasi benacan untuk mengurangi risiko bencana.

”Pelayanan publik terbesar adalah menyelamatkan ribuan nyawa manusia, jangan sampai kita membiarkan banyaknya korban jatuh, peristiwa alam itu akan selalu berulang namun kapan waktunya, kita tidak ada yang tahu,” ujarnya.

Ia mengatakan, sistem peringatan dini tsunami ke depan perlu penjagaan yang melibatkan aparat keamanan seperti halnya penjagaan alat strategis nasional.

Selain teknologi, kearifan lokal masyarakat juga perlu diadopsi untuk menguarangi risiko bencana dengan memanfaatkan vegetasi untuk mereduksi dampak tsunami, satu di antara yang akan ia lakukan menanam banyak pohon di sekitar bandara baru DIY.

Destinasi Wisata Pesisir Dinilai Rentan Berpotensi Bencana

“Kita buat vegetasi dengan tanaman tertentu sebagai sebuah solusi, saya akan kirim pohon yang  umurnya bisa sampai ratusan tahun seperti pohon pule dan pohon palaka dari Maluku,” katanya.

Sementara itu, Deputi Bidang Geofisika BMKG RI, Dr Ir Muhamad Sadly, M Eng, mengatakan, tantangan terbesar BMKG dalam memberikan sistem informasi peringatan dini bencana adalah melakukan inovasi teknologi untuk meningkatkan kemampuan sistem peringatan dini dalam deteksi bencana.

“Kita ingin melakukan lompatan inovasi agar jadi cepat, tepat, akurat, luas jangkauan, atraktif dan mudah dimengerti,” katanya. (*)

Penulis: Noristera Pawestri
Editor: Gaya Lufityanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved