Gunungkidul

Besaran Dana Desa di Gunungkidul Naik

Kenaikan besaran dana desa di Kabupaten Gunungkidul ini akan difokuskan untuk pembangunan sarana penunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Besaran Dana Desa di Gunungkidul Naik
TRIBUNJOGJA.COM / Suluh Pamungkas
Berita Gunungkidul 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Wisang Seto Pangaribowo

TRIBUNJOGJA.COM, GUNUNGKIDUL - Pemerintah Kabupaten Gunungkidul memutuskan adanya kenaikan nominal dana desa di wilayahnya.

Kenaikan besaran dana desa di Kabupaten Gunungkidul ini akan difokuskan untuk pembangunan sarana penunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gunungkidul, Sujoko mengatakan, besaran dana desa di Gunungkidul tahun ini naik menjadi Rp 136 miliar dari awalnya hanya Rp 117 millar.

Sewindu Tribun Jogja, Bertekad Jadi Media Rujukan dalam Era Revolusi Industri 4.0

Ia menambahkan, kenaikan menyesuaikan pada persentase penerimaan dana desa sebelumnya.

"Dana desa tersebut digunakan untuk membangun embung desa, sarana olahraga, sarana umum, pemberdayaan masyarakat seperti kegiatan ekonomi produksi. Selain itu juga untuk bidang pendidikan, sehingga dapat menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat," katanya, Rabu (1/4/2019).

Sujoko menambahkan dalam penyusunan program penggunaan anggaran harus mengacu pada Peraturan Bupati (Perbup).

"Dalam pengelolaan, dana desa harus dilaksanakan sesuai dengan pedoman, selain itu juga harus transparan dan juga akuntabel. Saya yakin jika dikelola dengan profesional maka masalah dapat diminimalisir," katanya.

Terpisah, Kades Ngeposari, Kecamatan Semanu Sucipto mengatakan, pihaknya telah menerima termin pertama dana desa yaitu pada Bulan Maret 2019 lalu sebesar Rp 300 juta.

Alami Lonjakan Suara Signifikan, Partai Nasdem Raih 9 Kursi di DPRD Gunungkidul

Ia menambahkan, dana desa termin pertama di desanya akan difokuskan dalam program jambanisasi dan juga pemberdayaan masyarakat.

“Sampai saat ini masih banyak masyarakat yang menggunakan WC cemplung dan itu tidak sehat bagi kesehatan masyarakat. Oleh karena itu dengan adanya dana desa, permasalahan ini dapat sedikit demi sedikit teratasi," katanya.

Ia menegaskan, dalam pengelolaan dana desa sudah dikelola secara profesional dan transparan.

Jika ditemukan masalah masyarakat bisa langsung menyampaikan dan akan langsung segera ditindaklanjuti.(*) 

Penulis: Wisang Seto Pangaribowo
Editor: Gaya Lufityanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved