Kota Magelang

ASN Wajib Pakai Seragam Batik, Cara Pemkot Magelang Terapkan Otda Sekaligus Angkat Potensi Lokal

Wakil Walikota Magelang, Windarti Agustina, menyatakan kebijakan ini sekaligus untuk memberdayakan potensi dan mengangkat ekonomi masyarakat lokal

ASN Wajib Pakai Seragam Batik, Cara Pemkot Magelang Terapkan Otda Sekaligus Angkat Potensi Lokal
Dok Humas Pemkot Magelang
Upacara peringatan Hari Otonomi Daerah ke XXIII di halaman belakang Kantor Pemkot Magelang, Kamis (25/4/2019). 

TRIBUNJOGJA.COM, MAGELANG - Kewajiban mengenakan batik khas Magelangan untuk seragam para aparatur sipil negara (ASN) merupakan salah satu kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) Magelang dalam penerapan otonomi daerah (otda) yang diberikan oleh pemerintah pusat.

Wakil Walikota Magelang, Windarti Agustina, menyatakan kebijakan ini sekaligus untuk memberdayakan potensi dan mengangkat ekonomi masyarakat lokal.

"Ini salah satu wujud otda meski secara nasional setiap hari Selasa memakai seragam putih. Tapi di kita pakai lurik dan batik khas Magelang. Kita menjaga potensi lokal, sambil melaksanakan otda, juga agar masyarakat merasakan manfaatnya," papar Windarti, usai upacara peringatan Hari Otonomi Daerah ke XXIII di halaman belakang Kantor Pemkot Magelang, Kamis (25/4/2019).

Secara keseluruhan, lanjut Windarti, Pemkot Magelang telah melaksanakan otda sesuai ketentuan pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Sementara itu, dalam amanat tertulis yang dibacakan Windarti Agustina, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, memaparkan tiga hal penting yang telah mengubah drastis kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia.

Menurutnya, melalui kebijakan desentralisasi tersebut, pemerintahan daerah telah memberikan otoritas yang lebih luas dalam mengelola dan menggarap potensi ekonomi yang ada di daerah. Dengan demikian ia menilai, hal itulahyang membuat berbagai aktivitas ekonomi di daerah dapat bertumbuh dengan cepat.

"Pertama, otonomi daerah telah mendorong budaya demokrasi di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Otonomi daerah juga telah mampu memberikan suasana baru dalam sistem pemerintahan daerah, dari birokratis sentralistik ke arah desentralistik partisipatoris, dengan tetap dalam mendukung Negara Kesatuan Republik Indonesia," ujar Tjahjo.

Kedua, lanjutnya, otonomi daerah telah menumbuhkembangkan persetujuan kebebasan, berserikat dan mendukung pendapat masyarakat luas. Dengan demikian, masyarakat dapat berpartisipasi aktif untuk membantu membangun daerahnya.

"Ketiga, dengan desentralisasi yang telah berjalan selama ini, maka berbagai kebijakan yang memerlukan masyarakat, tidak lagi harus melalui proses panjang dan berbelit-belit, tetapi menjadi sangat efisien dan responsif," imbuhnya.

Untuk diketahui, Hari Otonomi Daerah di peringati setiap tanggal 24 April. Tahun ini mengusung tema “Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia Yang Lebih Baik Melalui Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang Kreatif dan Inovatif”. (humaspemkotmagelang)

Editor: dik
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved