OJK Sebut Mayoritas BPR Masih Bermain di Kredit Konsumsi

Catatan OJK DIY, BPR konvensional secara kredit tumbuh Rp5,2 triliun hingga Februari 2019 atau sekitar 1,28 persen.

OJK Sebut Mayoritas BPR Masih Bermain di Kredit Konsumsi
makemymoney.com
ilustrasi 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) DIY menyebutkan rata-rata pemberian kredit oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di wilayah setempat masih di dominasi oleh kredit konsumsi.

Catatan OJK DIY, BPR konvensional secara kredit tumbuh Rp5,2 triliun hingga Februari 2019 atau sekitar 1,28 persen.

Dari jumlah tersebut hampir separuhnya disalurkan ke dalam bentuk kredit konsumsi yakni senilai Rp2,5 triliun.

Sementara sisanya disalurkan dalam bentuk kredit modal kerja sejumlah Rp1,8 triliun dan kredit investasi senilai Rp794 miliar.

Kepala OJK DIY, Untung Nugroho, mengatakan hal itu bukan merupakan pemberian jenis kredit yang mesti dihindari oleh perbankan utamanya BPR sepanjang penyaluran tetap memperhatikan pada prinsip kehati-hatian.

"Konsumtif boleh asal tetap repayment capacity (kemampuan membayar - red) mesti mencukupi," kata Untung, Selasa (23/4/2019).

Menurut dia, pemberian kredit konsumtif yang lebih tinggi dibanding penyaluran produktif dalam jangka panjang akan mengakibatkan dampak yang kurang baik dari sisi makro ekonomi.

Sehingga, pihaknya mendorong agar BPR juga mengimbangi penyaluran kredit untuk kebutuhan yang produktif.

Untung mengatakan, ada sejumlah hal yang mengakibatkan BPR mayoritas menyalurkan kredit konsumsi ke masyarakat. Selain lebih aman, BPR masih cukup sulit dalam mencari nasabah dari kalangan wirausahawan.

"Meskipun di Jogja banyak UMKM tapi kan mereka rata-rata sudah dapat fasilitas semua," tambahnya.

Dijelaskannya, repayment capacity dari nasabah menjadi faktor kunci dari BPR dalam memberikan kreditnya. Sering kali, kredit macet yang timbul dari nasabah pelaku usaha menjadi penghambat dalam penyaluran kredit produktif.

"Karena kan tidak semua pelaku usaha kecil itu berhasil. Biasanya sudah ngambil kredit kemudian usahanya gagal, mau minta lagi kan nggak dikasih, kalau yang berhasil pasti ditungguin bank terus," imbuhnya.

Dari data OJK, tingkat non-performing loan (NPL) atau kredit bermasalah BPR di DIY naik dari angka 5,04 persen per Desember 2018 menjadi 5,73 persen hingga Februari 2019.

Kabupaten Bantul menjadi daerah tertinggi dari angka kredit bermasalah yakni senilai 8,21 persen pada Februari 2019. (*)

Penulis: Yosef Leon Pinsker
Editor: ton
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved