Internasional

Kejahatan Transnasional Meningkat, Indonesia dan Negara di ASEAN Tingkatkan Kerjasama

Adapun sejumlah masalah penting didiskusikan pada pertemuan. Untuk tindak lanjut dan peningkatan status perjanjian bantuan hukum timbal balik yang su

Kejahatan Transnasional Meningkat, Indonesia dan Negara di ASEAN Tingkatkan Kerjasama
TRIBUNJOGJA.COM / Wahyu Setiawan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna Hamonangan Laoly saat ditemui media disela pertemuan negara ASEAN di Hotel Royal Ambarrukmo Yogyakarta, Selasa (23/4/2019). 

TRIBUNJOGJA.COM, SLEMAN - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) menghadiri Pertemuan 9th Meeting of the Senior Officials on the Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters (Among Like-Minded ASEAN Member Countries) atau (SOMMLAT ke-9) dan 6th Meeting of Attorneys General/Ministers of Justice and Minister of Law on the Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters (Among Like-Minded ASEAN Member Countries) atau (AGs/Ministers Meeting on MLAT ke-6) di Hotel Royal Ambarrukmo Yogyakarta pada 23 hingga 25 April 2019 mendatang.

Dalam kesempatan bertemu media di hari pertama, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly mengatakan, pertemuan tersebut merupakan langkah peningkatan kerja sama antar negara-negara ASEAN memerangi kejahatan transnasional melalui Mutual Legal Assistance in Criminal Matters (MLA) Atau bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana yang sudah ada sejak tahun 2004.

"Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang sangat pesat membuat kejahatan transnasional menjadi tumbuh cepat dengan berbagai bentuk," katanya, Selasa (23/4/2019).

Penulis Sastra Kamerad Kanjeng Menang Lomba Puisi Esai ASEAN 2019

Oleh karena itu, Yasonna mengatakan, masalah tersebut bukanlah sesuatu yang mudah bagi sebuah negara dalam memberantasnya.

"Diperlukan komitmen yang sama dari para penegak hukum pada tingkat kawasan regional maupun global," sambungnya.

Bagi Indonesia sendiri, adanya Perjanjian MLA di antara negara-negara ASEAN tersebut merupakan platform yang sangat penting dan telah digunakan sebagai dasar hukum dalam memperoleh bantuan dari negara-negara ASEAN.

Kepada media Yasonna menjelaskan, sejak penandatanganan perjanjian MLA antar negara-negara ASEAN pada 3rd Meeting of Attorney General and Minister of Law and Justice di Kuala Lumpur, Malaysia tanggal 29 November 2004 yang lalu.

Kerja sama ini sudah mencapai kemajuan yang positif, yang tercermin dalam penyimpanan instrumen perjanjian MLA tersebut oleh semua negara anggota ASEAN.

Kerja sama ASEAN di bidang MLA ini, kata Laoly, mencerminkan komitmen para penegak hukum ASEAN untuk bekerja sama melalui bantuan hukum timbal balik. Selanjutnya hal tersebut juga akan meningkatkan keterlibatan ASEAN Central Authorities (Otoritas Pusat ASEAN) dalam proses penanganan kerja sama hukum lintas batas negara.

KPK Tuding Menteri Yasonna Laoly Obral Remisi

"Sejumlah masalah yang dapat menghambat implementasi perjanjian MLA antara lain adalah perbedaan sistem hukum tiap negara dan mekanisme pelaksanaan di negara-negara anggota ASEAN. Namun dengan mengedepankan semangat kerja sama regional, Indonesia sudah banyak memperoleh bantuan hukum dari negara-negara ASEAN lainnya," terangnya.

Adapun sejumlah masalah penting didiskusikan pada pertemuan.

Untuk tindak lanjut dan peningkatan status perjanjian bantuan hukum timbal balik yang sudah diratifikasi.

Hasil pertemuan ini, rencananya akan dilaporkan pada tingkat KTT ASEAN di Bangkok pada 20-23 Juni 2019 mendatang.(TRIBUNJOGJA.COM)

Penulis: Wahyu Setiawan Nugroho
Editor: Ari Nugroho
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved