Oknum PNS Pemkab Magelang Jadi Tersangka Korupsi Pembangunan Jembatan

Oknum PNS Pemkab Magelang Jadi Tersangka Korupsi Pembangunan Jembatan. Kerugian Negara Capai Rp89.500.000

Oknum PNS Pemkab Magelang Jadi Tersangka Korupsi Pembangunan Jembatan
Tribun Jogja/ Rendika Ferri Kurniawan
Kapolres Magelang Kota, AKBP Idham Mahdi; Kasatreskrim, AKP Rinto Sutopo (kanan); Kasubaghumas, AKP Nur Sajaah (kiri), menunjukkan barang bukti uang dan tersangka korupsi pembangunan jembatan, pada jumpa pers di Mako Polres Magelang Kota, Senin (22/4/2019). 

TRIBUNJOGJA.COM, MAGELANG - Oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemerintah Kabupaten Magelang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Jembatan Sibangkong Tahap 1, di Dusun Wonorejo, Desa Banyuwangi, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang.

AS (50), yang menjabat sebagai Kepala UPT PU wilayah Bandongan ini diduga telah melakukan kecurangan dalam pembangunan jembatan tersebut.

Mulai dari mark-up pekerjaan, hingga tak menunjuk pihak ketiga. Perbuatan pelaku menimbulkan kerugian negara mencapai Rp 89.500.000.

Kepala Kepolisian Resort Magelang Kota, AKBP Idham Mahdi, mengatakan, kasus ini bermula saat tersangka diminta bantuan oleh Pemerintah Desa setempat untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan jembatan Sibangkong tahap pertama.

REI DIY Tak Banyak Berharap Kenaikan Harga Rumah Subsidi

Namun dalam kenyataanya, tersangka tak menunjuk pihak ketiga, tetapi malah mengerjakan jembatan tersebut sendiri. Ia pun melakukan berbagai upaya untuk melancarkan aksinya, bahkan dirinya mengatasnamakan perusahaan atau cv.

"Tersangka ini meminta bantuan beberapa staf seksi UPT PU wilayah Bandongan untuk mencari dan membayarkan ongkos tukang, berbelanja material semen, menunjuk seseorang untuk membuat administrasi pekerjaan jembatan, meminta staf seksi jembatan di DPUPR Kabupaten Magelang untuk membuat gambar rencana jembatan," kata Idham, Senin (22/4/2019) di Mako Polres Magelang Kota.

Saat pembangunan telah mencapai 60 persen, tersangka meminta bantuan lagi kepada direktur CV YD atas nama saudara YF untuk menandatangi dokumen pekerjaan pembangunan jembatan.

"Tetapi dalam pelaksanaan pembangunan tahap 1 tersebut perusahaan CV ini hanya digunakan sebagai atas nama saja,” katanya.

Kapolres Magelang Kota: Tawuran Tak Ada Kaitannya dengan Pemilu, Murni Masalah Pribadi

Idham mengatakan, proyek ini menggunakan anggran dana desa sebesar Rp199 juta. Potensi kerugian negara yang ditimbulkan sekitar Rp 90,6 juta. Proses hukum pun diberlakukan kepada tersangka dugaan korupsi.

Saat ini berkas perkara kasus ini sudah dinyatakan lengkap atau P21. Selanjutnya, penyidik akan melimpahkan kasus ini kepada jaksa penuntut umum (JPU).

"Kami melihat ada unsur kerugiaan keuangan negaranya yang dikeluarkan oleh BPKP, kemudian tersangka sudah diperiksa, berkas perkara sudah dikirimkan dan sudah P21, tinggal tahap 2,” kata Idham.(tribunjogja)

Penulis: rfk
Editor: has
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved